Ibukota

Awas, Ahok Jangan Terperangkap Jebakan Batman Agung Sedayu Group

IMG-20160414-WA0002

Ayonews, Jakarta

 Dibongkarnya bangunan Fatmawati City Center Marketing Gallery milik Agung Sedayu Group di Jl TB Simatupang, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pekan lalu menyisakan masalah. Bagi calon konsumen yang tertarik untuk memiliki apartemen tersebut dan telanjur memberikan tanda jadi atau uang muka, diharap untuk membatalkan transaksi tersebut.

Hal ini diungkapkan Prabowo Surjono, mantan pengurus Yayasan Fatmawati yang ikut terlibat dalam pembongkaran bangunan tersebut. Menurut Prabowo, dengan Dibongkarnya bangunan tersebut telah meresahkan calon konsumen yang sudah telanjur minat bahkan memberikan uang muka pembayaran kepemilikan apartemen yang dibandrol paling murah seharga 750 juta rupiah per unit itu.

“Ini risiko bagi pengembang yang membangun tapi tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB),” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, PT.Agung Sedayu selaku pemilik bangunan dengan cara melawan hukum telah memasarkan bangunan komersial kepada publik diatas tanah bukan hak miliknya dan dalam keadaan akan dieksekusi lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

IMG-20160419-WA0000

Dikatakan Prabowo, banyak peraturan yang telah dilanggar oleh PT ASG. Diantarnya, Undang-undang Nomor 20 tahun 2011, tentang Rumah Susun, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 110, yang menetapkan : intinya adalah pemasaran dapat dilakukan apabila tanahnya sudah atas nama perusahaan tersebut dan segala perijinan yang terkait dengan obyek pembangunan sudah ada (SIPPT, IMB dan sebagainya).

Kemudian, lanjutnya, Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2000,tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta.

“Pasal 2 ayat 2. huruf a  dan huruf b nomor 2 disyaratkan : surat tanah berupa sertifikat atau bukti surat hak atas tanah lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Pasal 3 disyaratkan untuk surat tanah sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g pasal ini,  harus dilampirkan surat pernyataan bahwa  tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak didalam sengketa dari Pemohon. Justru ranah ini akan dilakukan eksekusi Lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, banyak pelanggaran yang dilakukan, tapi nekat membangun,” papar Prabowo.

Soal mendirikan bangunan harus ada bukti kepemilikan ini, sambung Prabowo, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2007, tanggal 9 Agustus 2007, tentang Pedoman Tekhnis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Bagian III a, Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentang Persyaratan Administratif Dokumen  Untuk Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Nomor 1. ditetapkan Status Hak Tanah Harus Jelas, harus sudah atas nama pemohon dibuktikan dengan Sertifikat. Kemudian, ada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor. 7 tahun 2010, tentang Bangunan Gedung, BAB IV, Bagian Kesatu, tentang Status Hak Atas Tanah, Pasal 12 ayat 1, dinyatakan : Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki tanah yang status kepemilikannya jelas.

“Ada tidak bukti kepemilikan yang sah dimiliki oleh PT ASG? Wong tanahnya bukan hanya sengketa, tapi juga mau dieksekusi pengadilan, masih nekat membangun. Jelas saja dibongkar. Karena ada Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.126 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Ditetapkan: Barang siapa yang melanggar akan dikenai sanksi penyegelan dan atau pembongkaran oleh Pemda DKI Jakarta,”  jelasnya.

Prabowo mengingatkan kepada calon konsumen yang hendak atau sudah telanjur memberikan uang muka pembelian apartemen Fatmawati City Center ini untuk membatalkan proses pembelian.

“Jangan percaya pengembang yang menjanjikan akan keluar izinnya dalam waktu dekat. Itu tidak bakalan keluar izinnya. Kalau sampai Gubernur Basuki Tjahaya Purnama mengeluarkan izin, sama aja gubenur masuk dalam jebakan Batman. Bagaiman ceritanya mau mengeluarkan izin, tanahnya saja sudah ada perintah eksekusi dari pengadilan,”  tandas Prabowo.(***)

Most Popular

To Top