Korupsi

KPK: Presiden Joko Widodo Tidak Pernah Campuri Penyelidikan

kpkAyonews, Jakarta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief di Jakarta, Senin (18/4) mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak pernah memcampuri lembaganya dalam menyelidiki pembelian Rumah Sakit Sumber Waras seperti disuarakan oleh politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.

“Adalah fitnah jika ada pihak yang mengatakan bahwa Presiden mencampuri urusan di KPK,” ujar Syarief.

Syarief mengatakan, lembaganya bekerja secara independen dan mendasarkan pada bukti, bukan opini maupun tekanan politik.

“Sebelum meningkatkan status suatu perkara, KPK harus yakin bahwa jaksa dapat membuktikan alasan yang kuat, sehingga kasusnya layak dilimpahkan ke pengadilan.

Selama KPK belum yakin terhadap suatu perkara, katanya, maka perkaranya tidak akan ditingkatkan status penanganannya.

Politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo membuat klarifikasi tentang desas-desus bahwa dia melindungi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena dia punya kedekatan emosional.

“Ada rumor Presiden melindungi Ahok di kalangan politisi,” ujar Fadli sebagai pembicara dalam diskusi “Polemik” di Jakarta, Sabtu (16/4).

Menurut Fadli, klarifikasi dari Presiden diperlukan, karena desas-desus tersebut berisiko menimbulkan keraguan publik kepada Presiden.

Selain itu, kata dia, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras juga dinilai telah menjadi perhatian publik sehingga dibutuhkan penjelasan untuk mengubah cara pandang publik.

“Saya yakin Presiden tidak seperti itu, tetapi katanya kasus ini tertahan, karena Jokowi lindungi Ahok. Ini kasus besar, bukan ecek-ecek,” kata Fadli.

Pimpinan KPK sudah berulang kali menyebut mereka bekerja independen tanpa tekanan. Mereka sampai sekarang belum menemukan bukti ada korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras itu, meskipun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

Aktivis antikorupsi dari Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) di Jakarta, Jumat (15/4) mendesak KPK menelisik kinerja BPK, karena untuk memastikan bahwa lembaga itu bebas dari praktik korupsi dan suap.

“Saya mendapat banyak usul dari teman-teman kepala daerah agar KPK juga menelisik BPK,” kata Presiden JPK, Ery Setyanegara menyikapi kontroversialnya audit BPK atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta yang sekarang ditangani KPK.

Menurut Ery yang juga sedang mencalonkan diri menjadi bupati di Kabupaten Pringsewu, Lampung ini, KPK sudah banyak menjerat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, dan polisi, lalu kepala daerah, petugs pajak, dan anggota dewan.

“Sekarang saatnya KPK menelisik auditor BPK dan petingginya,” kata Ery.

Ery menambahkan, BPK adalah lembaga strategis yang harus ditelisik, karena hasil auditnya bisa menentukan masa depan seorang kepala daerah atau pejabat di depan penegak hukum. Dengan begitu, bila auditornya masuk dalam kepentingan politik atau tidak jujur, hasil auditnya juga membahayakan orang lain. (***)

Most Popular

To Top