Hukum

Eks Pengurus Yayasan Fatmawati: PT ASG Dirikan Bangunan di Atas Tanah yang Bukan Hak-nya

IMG-20160414-WA0002

Ayonews, Jakarta

Dibongkarnya bangunan Fatmawati City Center Marketing Gallery milik Agung Serayu Group (ASG) di Jl TB Simatupang,  Cilandak Barat,  Jakarta Selatan pada Kamis (14/4/2016), tak berhenti sampai di situ. Tak hanya tak ada izin mendirikan bangunan (IMB), tanah yang dibangun tersebut dalam kondisi sengketa.

Urusan ASG dan Pemkot Jakarta Selatan selesai pada urusan pembongkaran karena ASG tidak memiliki IMB. Namun bukan perkara mudah bagi ASG untuk meneruskan pembangunan apartemen yang rencananya dijual paling murah 750 juta tersebut. Pasalnya, ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut.

Adalah Prabowo Surjono, seorang pengacara dan mantan pengurus Yayasan Fatmawati ternyata sudah lama memperjuangkan apa yang menjadi haknya atas tanah milik Yayasan Fatmawati itu. Prabowo sudah 29 tahun memperjuangkan atas kepemilikan tanah itu. Sudah beberapa kali ia memenangkan gugatan atas Yayasan Fatmawati.

“Sudah 4 kali menang di putusan PK. Namun hingga hari ini, hak yang seharusnya saya miliki belum saya dapat,” kata Prabowo.

IMG-20160414-WA0001

Soal adanya bangunan Fatmawati Center Marketing Gallery, Prabowo menegaskan bahwa jual beli antara Yayasan Fatmawati dengan pihak ASG ilegal alias melawan hukum.

“Dengan adanya pembongkaran yang dilakukan Pemkot Jaksel saya apresiasi. Karena memang banyak pelanggaran di pembangunan itu. Saya juga berterima kasih kepada Gubernur Basuki Tjahaya Purnama yang telah bersikap tegas tanpa pandang bulu memerintahkan Walikota Jaksel membongkar bangunan milik pengembang besar itu,”  kata Prabowo.

Menurut Prabowo, PT.Agung Sedayu dengan cara melawan hukum telah memasarkan bangunan komersial kepada publik diatas tanah bukan hak miliknya dan dalam keadaan akan dieksekusi lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diungkapkan Prabowo, apa yang dilakukan PT ASG telah melanggar :

I. PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU :
a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2011, tentang Rumah Susun, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 110, yang menetapkan : intinya adalah pemasaran dapat dilakukan apabila tanahnya sudah atas nama perusahaan tersebut dan segala perijinan yang terkait dengan obyek pembangunan sudah ada (SIPPT, IMB dan sebagainya).
Apabila persyaratan tersebut belum dimiliki dan telah melakukan pemasaran kepada publik maka berdasarkan Pasal 110 diancam hukuman penjara 4 tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000.

b. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2000,tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, BAB II, Izin Mendirikan Bangunan, bagian pertama tentang Persyaratan dan Cara Pengajuan Permohonan IMB-PB,
– Pasal 2 ayat 2. huruf a dan huruf b nomor 2 disyaratkan : surat tanah berupa sertifikat atau bukti surat hak atas tanah lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
– Pasal 3 disyaratkan untuk surat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g pasal ini, harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak didalam sengketa dari Pemohon.
– Syarat-syarat lainnya menyatakan para pengembang bahwa sebelum memasarkan tanah tersebut Pengembang/Pemohon harus memiliki terlebih dahulu SIPPT dari Pemda DKI Jakarta.

c. Peraturan Daerah Propinsi DKI JAKARTA, Nomor.1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2007, tanggal 9 Agustus 2007, tentang Pedoman Tekhnis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Bagian III a, Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentang Persyaratan Administratif Dokumen Untuk Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Nomor 1. ditetapkan Status Hak Tanah Harus Jelas, harus sudah atas nama pemohon dibuktikan dengan Sertifikat.

b. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor. 7 tahun 2010, tentang Bangunan Gedung, BAB IV, Bagian Kesatu, tentang Status Hak Atas Tanah, Pasal 12 ayat 1, dinyatakan : Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki tanah yang status kepemilikannya jelas.

c. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.126 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Ditetapkan: Barang siapa yang melanggar akan dikenai sanksi penyegelan dan atau pembongkaran oleh Pemda DKI Jakarta.

d. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor.76 tahun 2000, tentang Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, yang ditetapkan Tanahnya Harus Sudah Dimiliki atau Atas Nama Pemohon.

e. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah

1. Pasal 39 ayat 1 huruf f dan g, menyatakan : PPAT menolak membuat Akta, apabila Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam keadaan sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya atau tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 45 ayat (1) huruf e : Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran atau peralihan atau pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.(***)

Most Popular

To Top