Hukum

YKSW Tunjukkan Copy Sertifikat HGB Lahan Sumber Waras di Jl Kiai Tapa Bukan Tomang Utara

 

images (58)

Ayonews, Jakarta

Perbedaan  mengenai lahan RS Sumber Waras mengemuka karena ada perbedaan pandangan mengenai alamat lahan yang berada dalam posisi hook tersebut. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah itu menyebutkan bahwa lahan itu berada di Jl Kiai Tapa.

Dalam dokumen sertifikat Hak Guna Bangunan yang ditunjukkan oleh Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara, disebutkan alamat lahan itu ada di Jalan Kiai Tapa. Hal ini berbeda dengan yang ada di audit BPK yakni berada di Jalan Tomang Utara.

Dalam sertifikat itu juga disebutkan bahwa pemegang HGB itu adalah Yayasan Sumber Waras. Surat HGB itu berlandaskan pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tanggal 24 Februari 1998. 

95e7ccfe-aaa9-4a46-97ad-0a4d057e8dea_169_1
Begitu juga dengan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan itu. Dokumen PBB menyebutkan lahan itu berada di Jl Kiai Tapa.

“Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kiai Tapa,” kata Abraham di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kiai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).
Sementara itu BPK mengacu kepada alamat di Jalan Tomang Utara. Di alamat tersebut dinyatakan kalau  nilai jual objek pajak (NJOP) untuk RS Sumber Waras yang akan dibeli Pemprov adalah Rp 7 juta per meter persegi.

Pihak pengurus rumah sakit sebagaimana dijelaskan di atas, mengacu pada alamat di Jalan Kiai Tapa, harga tanah sesuai NJOP adalah Rp 20,755 juta. Harga tersebut menganut pada PBB tahun 2014. Pandangan Pemprov DKI sama dengan pihak rumah sakit.

Sementara itu pengelola RS Sumber Waras Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengungkapkan sejumlah fakta dan kronologi jual beli lahan 36 m2 senilai Rp 755 miliar dengan Pemprov DKI Jakarta. Soal adanya klaim Perbedaan jalan oleh audit BPK, Abraham  enggan berkomentar banyak.

“Saya enggak ngerti tanya ke BPK deh, saya enggak ngerti. Saya no comment lah itu,” kata  Abraham saat menggelar jumpa pers di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).
f82461bd-1aca-4b68-8725-24b3a6e4d364_169_1

BPK menyatakan transaksi jual beli dilakukan dengan mengacu pada NJOP tahun 2013 di Jalan Tomang Utara senilai Rp 7 juta per m2. Abraham menegaskan, transaksi dilakukan dengan mengacu pada NJOP 2014 di Jalan Kyai Tapa senilai Rp 20,755 juta per meter persegi.

“Harga tanah yang ditawarkan waktu itu, pertama sesuai NJOP tahun 2014, kedua, bangunan senilai Rp 25 miliar, namun akhirnya dinego dan bangunan tidak usah dibayar,” jelas Abraham.

Abraham menambahkan, tahun 2014 warga rumah sakit sempat panik ketika mendapat kabar rumah sakit telah dijual. Padahal waktu itu pengelola masih melakukan negosiasi dengan pihak PT Ciputra Karya Utama (CKU) sebelum akhirnya disepakati untuk dijual ke pemda.

“Waktu itu mereka panik, rumah sakit mau dijual enggak diberi tahu. Suplier-suplier nanti itu nasibnya gimana. Makanya kita datang ke Pemprov DKI,” tutur Abraham.

Ditanya apakah jual beli tersebut merugikan negara, Abraham menjawab semua sudah sesuai aturan. Di mana pembayaran dilakukan dengan metode transfer melalui rekening Bank DKI milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

“Pendapat saya begini, tanah yang kita jual ke DKI itu sesuai NJOP 2014. Di dalam penawaran kita disebutkan bahwa tanah sesuai NJOP dan bangunan Rp 25 miliar dinego,” jawab Abraham.

“Penawaran kita itu sebenarnya Rp 755 miliar ditambah Rp 25 miliar. Tetapi setelah dinego Rp 25 miliar itu dihilangkan,” imbuhnya.(***)

Most Popular

To Top