Ibukota

KLHK: Pihak yang Berhak Menentukan Nasib Proyek Reklamasi Teluk Jakarta itu Pemprov DKI

reklamasi-jakarta-udara

Ayonews, Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia  menyebut pihak yang berhak menentukan nasib proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah Pemprov DKI.

Namun demikian, Pemprov DKI harus koordinasi dengan pihak-pihak lain. Karena  leading sektornya dalam membangun reklamasi  kewenangannya adadi provinsi. Dari provinsi lah ada perencanaan dan target.

“Yang jelas,  di sana disertai kewenangan teknis yang melampaui wilayahnya, jadi harus koordinatif. Kami dari Kementrian LHK tetap koordinatif,” ujar Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Sektor dan Wilayah KLHK, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network dengan tema topik: “Masih Perlu Reklamasi?” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (16/4/2016).

Tampak hadir  Asnawi Bahar (Ketua Umum ASITA), Arif Satria, PhD (Dekan FEMA IPB), Riza Damanik, PhD (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan Tigor Hutapea (LBH Jakarta).

Dikatakan Laksmi, permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta tidak sederhana dan harus diselesaikan secara komprehensif oleh berbagai pihak. Pemprov DKI sebagai pelaksana harus berkoordinasi dengan pihak lain, misalnya Kementerian Kelautan Perikanan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ada yang bilang ini kewenangan KKP dan ada yang bilang ini kewenangan gubernur. Ada collective issu, maka solusinya membangun reklamasi dalam skala besar. Karena itu menyelesaikannya tidak sesimpel itu, tidak hanya bicara kewenangan siapa,” kata Laksmi.

“Reklamasi kalau secara aturan menjadi pelaksana pembangunan ada di gubernur tapi tidak sesimpel itu ketika terjadi di laut misalnya ada proyek apa di laut, itu kan juga menyentuh koridor lain, kita harus koordinasi,” imbuhnya.

Ia kemudian menjelaskan peran dari KLHK dalam reklamasi yang terjadi di Indonesia, tidak hanya yang terjadi di Teluk Jakarta. KLHK memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan proyek dari segi kelingkungannya, bagaimana peran Pemprov harus benar-benar sebagai pengelola, bukan developer yang kemudian menjadi pemegang peran.

“Yang kami mulai dari dampak, apakah distribusi adil atau tidak. Standing poin kami dari awal adalah melihat kembali bagaimana save guarding yang dilakukan pemerintah dan bagaimana developer seharusnya ambil peran. Jangan sampai terjadi developer driver,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait nasib untuk memulai atau menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan reklamasi, sedangkan penentuan nasib reklamasi ada di tangan Gubernur DKI Jakarta.

“Kewenangan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi berdasarkan Keppres 52 tahun 1995, Keppres ini juga mengatur mengenai tata ruang Pantura. Tahun 2008 keluar Perpres 54 tahun 2008, tentang tata ruang Jabodetabek Punjur, yang membatalkan tata ruang di Keppres 1995, namun kewenangan izin reklamasi Pantura tetap ada di Gubernur DKI,” kata Susi saat memberikan penjelasan di rumah dinasnya, Jl Widya Candra, Jaksel, Jumat (15/4/2016).(***)

Most Popular

To Top