Korupsi

Masuk dalam Daftar Kelompok Pengemplang Pajak, Ketua BPK Pasrahkan Nasibnya ke Presiden

ketua bpk

Ayonews, Jakarta

Keterlibatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dalam Panama Papers menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebagai pejabat Negara, menjadi pertanyaan publik kalau Harry masuk dalam daftar pengemplang pajak serta praktik pencucian uang para pesohor.

Sebagaimana diketahui, bocornya data-data Panama Papers dari firma hukum internasional Mossack Fonseca dihasilkan oleh kolaborasi jurnalis lintas Negara itu  mengguncang dunia.

Harry pun dipanggil Presiden Jokowi. Kepada Presiden, Harry  mengaku  telah menyerahkan sepenuhnya dokumen yang berkaitan dengan Panama Papers atau daftar orang-orang yang selama ini menanamkan modalnya di negara-negara surga pajak (tax havens).

“Saya sudah lapor ke Presiden tadi, Presiden saya sudah nyatakan bahwa itu sudah saya lapor ke Dirjen Pajak,” kata Harry di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

 Setelah melaporkan dan berdiskusi dengan Presiden, Harry menyebutkan, tindakan selanjutnya akan diserahkan kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Namun, tegas Harry, jika terbukti tindakannya tersebut tidak merugikan negara, maka dirinya masih aman.

“Terserah Presiden. Kalau kata Presiden, kalau tidak ada kerugian negara ya tidak apa-apa Pak Harry,” jelasnya.

 Dalam waktu dekat, sambung Harry, sebagai orang Indonesia dan sebagai wajib pajak, maka akan menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Ya saya akan lapor,” tandasnya.

Harry sendiri sempat marah kepada wartawan ketika disinggung keterlibatannya sebagai pengemplang pajak. Menanggapi tuntutan DPR RI agar Harry segera mundur, dia pun memastikan tidak bersalah sebagai wajib pajak. Sebab, meskipun pernah menjabat sebagai Direktur pada perusahaan Sheng Yue International Limited, dirinya tidak memiliki unit usaha yang aktif berproduksi.

“Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah? Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah (untuk) mundur, itu yang salah,” kata Harry dengan nada tinggi di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Harry memastikan, selama ini usaha yang ia pimpin sama sekali tidak melakukan transaksi. Hal inilah yang menyebabkan Harry tidak melaporkan rekapitulasi transaksi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Tidak ada transaksi, nol. Apa saya laporkan harta nol saya ke LHKPN?” tegasnya, masih dengan nada tinggi.

Memang, selama ini Nama Harry santer terdengar di berbagai media. Selain karena kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang saat ini tengah konflik dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, nama Harry pun ramai diberitakan setelah tercantum dalam Panama Papers. Beberapa anggota DPR RI pun bahkan menuntut Harry untuk mundur.

“Tanya dong ke Dirjen Pajak. Bukan kepada saya. Panama Papers bukan keuangan negara,” ungkap Harry.

Dia juga menegaskan bahwa BPK tak akan mengusut data Panama Papers.

Sementara itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru mengetahui, jika Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz tercantum dalam data Panama Papers.

“Ya baru tadi, tadi secara resmi kepala BPK menyampaikan kepada presiden,” kata Pramono di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Pramono menuturkan, Presiden Jokowi akan menyerahkan kepada lembaga lain yang lebih berwenang untuk menyelidiki kasus keterlibatan Mantan Anggota Komisi XI DPR tersebut.

Sejauh ini, kata Pramono, sikap Presiden Jokowi hanya mendengarkan laporan yang disampaikan oleh orang nomor satu di BPK. “Tadi kami mendengarkan, kalau laporan BPK itu nanti akan diteruskan ke lembaga lain,” tutupnya.(***)

 

Most Popular

To Top