Ibukota

Ahok Perintahkan Walikota Jakarta Selatan Bongkar Apartemen Milik Agung Sedayu yang Tak Berizin

photo 3
Ayonews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok membuktikan bahwa dia tidak pandang bulu dalam penegakan hukum dan peraturan. Memang ada, sebagian orang yang menilai Ahok hanya berani menggusur bangunan liar, seperti Kalijodo, Luar Batang dan lain-lainnya.
Tapi dengan adanya perintah Ahok kepada Walikota Jakarta Selatan untuk membongkar bangunan Fatmawaty City Center Marketing Gallery di Jl TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, ini membuktikan bahwa Ahok bersikap tegas dan memandang semua sama di mata hukum.
Padahal, bangunan yang dibongkar itu milik Agung Sedayu Group, perusahaan yang dipimpin oleh Taipan  Sugianto Kesuma alias Aguan. “Hukum tak hanya tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas,”  kata Kuasa dari tanah Yayasan Fatmawati, yang terkait dengan pembongkaran bangunan tersebut, Rabu (13/4/2016)
photo 2
PT.Agung Sedayu dengan cara melawan hukum telah memasarkan bangunan komersial kepada publik diatas tanah bukan hak miliknya dan dalam keadaan akan dieksekusi lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, Agung Sedayu dinilai telah melanggarUndang-undang Nomor 20 tahun 2011, tentang Rumah Susun, Pasal 42,Pasal 43 dan Pasal 110, Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2000,tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta,Peraturan Daerah ProvinsiDKI JAKARTA,Nomor.1 tahun 2006 tentangRetribusiDaerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2007, tanggal 9 Agustus 2007, tentang Pedoman Tekhnis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Peraturan Daerah DKIJakarta Nomor. 7 tahun 2010, tentang Bangunan Gedung, Peraturan Gubernur Propinsi DKIJakarta No.126 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Ditetapkan, Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKIJakarta Nomor.76 tahun 2000, tentang Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi DKIJakarta, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 39  ayat 1 huruf f dan g, menyatakan  : PPAT menolak membuat Akta, apabila Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam keadaan sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya atau tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku, Pasal 45 ayat (1) huruf e : Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran  atau peralihan atau pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.
Tak hanya melanggar peraturan, bangunan ini berdiri di atas tanah sengketa dalam perkara Yayasan Fatmawati lawan DR.Drs.HR.Prabowo Surjono,tanah eks Sertifikat Hak Pakai No.82/Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI,luas 210.184 M² terletak di Jalan TB.Simatupang,Cilandak Barat, Cilandak,Kota Administratif Jakarta Selatan, sudah dalam keadaan akan dieksekusi Lanjutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan dari pemenang ( Penggugat ) DR.Drs.HR.Prabowo Surjono, berdasarkan Putusan Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ).
 
  Tanah golf eks Sertifikat Hak Pakai Nomor.82/Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan RI, luas 210.184 M², sedang dalam proses dimohonkan eksekusi lanjutan oleh DR.Drs.HR.Prabowo Surjono.
Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selata‎n, Syukria dan Kepala Seksi Penertiban Sudin Penataan Kota Jakarta Selatan, Bonar Ambarita langsung terjun ke lokasi untuk memantau proses pembongkaran. Pasalnya, pemilik sadar bangunan itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Yang punya mau bongkar sendiri dan sudah mulai dikerjakan sejak kemarin Selasa (12/4) sore,” kata Syukria di lokasi,‎ Rabu (13/4).
Terlihat beberapa pekerja bangunan sudah terlihat membongkar atap bangunan seluas 300 meter persegi. Dimana, Sudin Penataan Kota Jakarta Selatan sudah melayangkan surat segel dengann nomor 741/7-12-2015. Tak hanya itu, Surat Perintah Bongkar (SPB) nomor 686-6-1-2016 sudah diberikan kepada pemilik.
“Yang bersangkutan membangun kantor pemasaran Apartemen tidak memiliki izin,” kata Bonar.
Ketika ditanya soal pembangunan Apartemen dengan luas sekitar 21 hektar, ucap Bonar, belum ada pembangunan. Karena, surat izinnya belum diberikan oleh Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan.
“Masih tanah kosong kok. Belum tahu sudah ada yang beli atau belum,” kata Bonar.
Raden Prabowo Suryono Pengugat Apartemen mengaku mengapresiasi dengan adanya pembongkaran tersebut. Karena memang tindak tegas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berani membongkar pembangunan milik PT Agung Sedayu Grup.
“Tindak tegas Gubernur Ahok sangat kami apresiasi. Karena ini sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi bukan rakyat kecil saja yang dibongkar, ini bangunan milik orang besar juga dibongkar,” tutur Prabowo.(***)

Most Popular

To Top