Korupsi

Sebelum Bahas Raperda, 2 Anggota Balegda Digeser oleh Sanusi & Syarif

374800_presdir-pt-agung-podomoro-land--ariesman-widjaja-jadi-tersangka_663_382

Ayonews, Jakarta

Pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, berlangsung sejak November 2015.

Sebelum pembahasan, susunan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta sempat berubah. Ada dua anggota Balegda “ditukar” dengan Mohamad Sanusi dan Syarif.

Dari sebuah surat edaran  yang bersumber di DPRD DKI Jakarta, tertera pernyataan, “bahwa sesuai Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD  Provinsi DKI Jakarta nomor 57/S.PP.AKD/F.GRD/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, keanggotaan H. Taufik Hadiawan dan Hj. Rany Mauliani dalam Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta telah diusulkan untuk diganti oleh Ir. H. Mohamad Sanusi dan Syarif, M.Si sehingga perlu disesuaikan“.

Surat yang dimaksud adalah keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

Adapun usulan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tertanggal 22 Oktober 2015 lalu.  23 November 2015, perjalanan pembahasan dua raperda itu pun dimulai.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni Jumat (8/4/2016), mengatakan,  pertukaran anggota Balegda yang memasukkan nama Mohamad Sanusi dan Syarif pada Oktober 2015.

Ghoni mengatakan, pertukaran tersebut merupakan permintaan dari Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang juga merupakan penasihat fraksi.Alasan pertukaran tersebut karena Sanusi merupakan Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan.

Kehadiran Sanusi akan membantu pembahasan Raperda yang berkaitan dengan pembangunan. Begitu pun dengan Syarif yang merupakan sekretaris Komisi A bidang pemerintahan.

“Karena posisi Balegda itu kan disesuaikan dengan posisi Pak Sanusi sebagai Komisi D menyangkut tata ruang perizinan di situ, jadi alasannya itu saja,” ujar Ghoni.

Pembahasan Raperda pun terus berjalan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sanusi dalam operasi tangkap tangan pada 31 Maret 2016 lalu.

Setelah diperiksa, Sanusi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan per tanggal 1 April 2016. Sanusi diduga menerima sejumlah uang sebagai bentuk suap untuk memuluskan pembahasan raperda terkait reklamasi Pantura Jakarta.

Selain Sanusi, KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Ariesman terbukti menberikan sejumlah uang kepada Sanusi.(***)

Most Popular

To Top