Megapolitan

Pemprov DKI Jamin Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta

reklamasiAyonews, Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin bahwa proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta terus berjalan, karena ada dasar hukum yang memayunginya. Demikian Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Jaaarta, Kamis (7/4).

“Kami berpegang pada dasar hukumnya. Selama ada dasar hukum, reklamasi jalan terus. Itu info dari mana juga ya yang dihentikan sementara? Kami jalan terus sesuai aturan yang berlaku,” kata Tuty menyikapi desas-desus bahwa proyek reklamasi dihentikan hingga 2019.

Dasar hukum yang menjadi pegangan Pemerintah DKI, katanya, tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang kini diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam dasar hukum itu, disebutkan, kepala daerah atau gubernur berwenang memberi izin pelaksanaan reklamasi selama wilayah yang dimaksud tidak termasuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Jika termasuk kategori itu, yang berwenang memberi izin pelaksanaan reklamasi adalah menteri. Adapun hingga saat ini, yang jadi persoalan adalah adanya dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi Pantura Jakarta yang belum mencapai kesepakatan di Badan Legislasi Daerah DKI Jakarta.

Jika dua Raperda itu tidak kunjung mencapai kesepakatan, pengembang belum bisa mendapat izin membangun bangunan di sana.

Adapun di beberapa pulau, seperti Pulau C, pihak pengembang telah membangun sejumlah bangunan yang siap dipasarkan kepada konsumennya. Terkait hal itu, Dinas Penataan Kota DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan agar kegiatan pembangunan dihentikan sementara sembari menunggu raperda disahkan. (***)

Most Popular

To Top