Ibukota

Tak Ada Kompromi Sama Taipan-Taipan itu, Semua Transparan & Adil Buat Masyarakat

Inilah-7-Ciri-Unik-Ahok-Sebagai-Gubernur-DKI-Jakarta

Ayonews, Jakarta

Banyak pihak menuduh dan menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias  Ahok bermain mata dengan para pengusaha, terutama taipan-taipan.

Mereka diberi peluang untuk mengerjakan beberapa proyek pemerintah skala besar dengan kompensasi pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penggusuran rumah warga, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan lainnya.

Termasuk soal tudingan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di bekas lahan Kalijodo yang disebut-sebut didanai oleh pengembang besar sebagai kompensasi ijin reklamasi yang didapatkannya. Lokasi Kampung Luar Batang di pesisir Jakarta sangat dekat dengan lokasi reklamasi.

Sehingga, ada anggapan bahwa Ahok lebih banyak memberi peluang kepada taipan-taipan itu melalui dana CSR yang mereka gelontorkan.

Memang benar tidak ada makan siang gratis. . Tentu saja harus ada kompensasinya. Namun tidak mudah juga Ahok memberi kompensasi kepada pengusaha pemberi CSR dengan syarat yang ringan dan mudah mereka terima.

Misalnya dalam Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta kewajiban tambahan reklamasi menjadi lima persen nilai jual obyek pajak (NJOP), yang sebelumnya ditetapkan sebesar 15 persen oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dalam masalah ini saja, Ahok sudah menetapkan kewajiban pengembang sebesar 15% masih dilobi pengusaha itu ke DPRD agar nilainya turun menjadi 5%. Sampai pengesahan keputusan pun ditunda-tunda.

Dan belakangan, ternyata yang main loby ke para taipan itu bukan Ahok, tapi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi yang ditangkap KPK setelah menerima uang suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebesar 2 miliar rupiah.

Ahok juga sudah membantah bahwa ada anggapan Pemprov membangun Jakarta lebih banyak menggunakan dana CSR  perusahaan swasta. “Kita pakai APBD juga, termasuk untuk 150 Rumah Sakit. Ini baru mau lelang,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Mantan bupati Belitung Timur itu menjelaskan, pihaknya berhasil mengamankan anggaran siluman pada pembelian UPS pada 2015, dan disimpan untuk tahun ini.

“APBD DKI yang berhasil dihemat diperuntukkan untuk pembelian dan pembebasan lahan. Tahun lalu kan dicolong beli UPS macem macem,  tahun 2015 saya kunci. Terus buat beli apa? buat beli tanah banyak,” ujar Ahok.

Selain itu, lanjut Ahok, tahun ini anggaran DKI juga akan digelontorkan untuk pembangunan rusun dan 9 jembatan layang. “Tahun ini saya beli berapa rusun? 20.188 unit. Terus tahun ini kita bangun jalan layang 9 ruas, terus beli truk semua alat berat, jadi nggak perlu sewa lagi,” jelas Ahok.

Ahok menegaskan, sejak awal dilantik menjadi gubernur, bahkan saat masih menjadi wakil, ia berusaha membuat keputusan yang adil buat masyarakat dan dilakukan secara transparansi di wilayah pemerintahannya.

Menurut Ahok, semua rapat yang menyangkut pengambilan keputusan didokumentasikannya melalui video (diyoutube). Khususnya proses rembug yang berkaitan dengan anggaran di DKI Jakarta. Dengan demikian, diharapkan proses penyelewengan bisa diantisipasi sejak awal.

“Kalau pejabat Pemda membahas anggaran dengan DPRD harus direkam, diupload ke Youtube. Kalau tidak seperti itu jangan dibahas,” tegas Ahok berulangkali mengingatkan soal transparansi.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu cara tersebut adalah bentuk keterbukaan sistem. Transparansi pemanfaatan uang yang telah disetorkan masyarakat kepada daerah.

“Saya menginginkan tidak ada rahasia lagi antara masyarakat dengan pemda Jakarta. Sehingga putusan yang dibuat memiliki dasar dan tidak ditentang oleh rakyat. Intinya transparansi dan keadilan bagi masyarakat Jakarta,” tandasnya.(***)

Most Popular

To Top