Korupsi

PT APL Lobi-lobi DPRD Sama Saja Khianati Ahok

ahok1

Ayonews, Jakarta

Kasus suap  perusahaan pengembang PT APL (Agung Podomoro Land) dengan anggota DPRD DKI Jakarta diduga untuk menurunkan nilai kewajiban yang harus diserahkan pengembang kepada pemerintah dalam Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZPW3K).

Jika benar adanya lobi-lobi untuk tujuan seperti itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa bahwa dirinya telah dikhianati oleh APL.  “Saya enggak berani menduga. Di depan sama saya tandatangan iya, tapi di belakang nego-nego,” kata Ahok di Balai Kota, Jumat (1/4/2016) malam.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZPW3K) 2035 disebutkan kewajiban tambahan pengembang sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Namun hingga kini Raperda itu tak kunjung disahkan karena masih tarik ulur antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta terkait besaran kewajiban tambahan pengembang.

Dari jauh-jauh hari, Ahok telah mewanti-wanti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuti Kusumawati untuk tidak menurunkan kewajiban tambahan pengembang reklamasi.

“Kewajiban 15 persen bagi pengembang itu bukan saya yang tetapkan, tapi berdasarkan hitungan. Kami minta ahli hitung berapa yang pantas kewajiban pengembang kembalikan pada kami,” kata Ahok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presdir PT APL, AWJ, sebagai tersangka kasus itu. AWJ ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada Sanusi.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar, yang diterima Sanusi sebanyak dua kali.(***)

 

Most Popular

To Top