Ibukota

Ahok Pertanyakan Laporan LHKPN Sanusi

Berita-Terkini-Survey-Popularitas-Ahok-“Tinggi”-Bukan-Jaminan-Menang-Pilkada-2017-Ayonews, Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengomentari penangkapan Ketua komis D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Muhammad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ahok, pejabat negara wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke KPK.

“Saya konsisten dari dulu bilang kalau mau jadi pejabat harus lapor LHKPN, kalau lapor LHKPN terus buktikan pajak yang kamu bayar berapa. Baru kamu pantas ngomong atau teriak-teriak,” kata Ahok di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jumat, 1 April 2016.

Menurut Ahok, sebenarnya mudah untuk mengetahui apakah pejabat korupsi atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara penghasilan dan gaya hidup pejabat tersebut. “Kamu cek aja Sanusi dan Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak kan? Naik S-Class, Land Rover, Jaguar, Alphard… Wah udah kelas ataslah, Mercy S-Class, susah kita ngomong,” ujar dia.

Sejumlah pejabat memang dilaporkan tidak melaporkan LHKPN. Bahkan, menurut KPK, anggota DPRD menduduki peringkat pertama pejabat eselon II terbanyak yang tidak melaporkan LHKPN. Total anggota DPRD yang belum lapor adalah 75,92 persen. Padahal kewajiban melaporkan harta kekayaan para penyelenggara negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. (***)

Most Popular

To Top