Nasional

Penyelesaian Kelompok Teroris dan Separatis Tak Harus Selalu Pakai Kekuatan Senjata, Diplomasi Langkah Utama

images

Ayonews, Jakarta

Kekuatan senjata dipakai ketika diplomasi mandek atau mengalami stagnasi. Kekuatan senjata sudah seharusnya menjadi pilihan paling akhir dalam menghadapi aksi terorisme atau sparatisme.

Aksi terorisme atau spartatisme biasanya diawali adanya ketidakpuasan atau kekecewaan   dari sekelompok orang terhadap kebijakan penguasa atau pemerintah.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga kelompok-kelompok bersenjata itu terbangun karena ada dalangnya atau ditunggangi mereka yang punya kepentingan di negara ini agar kondisi konflik.

images

Pengamat intelijen Meidy Juniarto dan Agum Gumelar

“Bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk menarik kelompok-kelompok tersebut agar menghentikan aksi terorisme dan kejahatan lainnya,” ujar pengamat  intelijen  Meidy Juniarto.

Dalam menghadapi kelompok-kelompok perusuh, pemerintah harus mempelajari lebih mendalam akar permasalahan sehingga muncul kelompok-kelompok itu. “Jangan melulu dilakukan tindakan represif. Ada negosiasi, ada lobi, tanyakan ke mereka apa yang mereka mau. Kemudian dicarikan solusinya,” ujar Meidy.

Menurut Meidy, banyak keuntungan yang bisa diambil pemerintah ketika diplomasi menjadi pilhan. Menghemat biaya, menghindari korban jiwa, konflik pun bisa diredam dengan cepat.

“Tapi ketika senjata menjadi pilihan, tentu saja akan memakan biaya besar. Belum lagi konflik tersebut dimanfaatkan pihak luar untuk mengambil keuntungan. Misalnya penyelundupan senjata, penyelundupan manusia. Belum lagi dampak sosialnya, seperti pengungsi dan sebagainya. Korban jiwa pun akan berjatuhan. Tak hanya di pihak separatis saja. Tapi tentara kita ikut jadi korban,” paparnya.

Meidy memberikan contoh cara-cara diplomasi pemerintah dalam kasus Din Minimi. Langkah yang diambil Kepala Badan Intelijen  Negara (BIN) Sutiyoso atau Bang Yos sangat tepat. Pendekatan persuasif, pendekatan sosial, budaya dan adat, nyatanya mampu meredam konflik bersenjata.

“Bisa juga pendekatan yang dilakukan Jusuf Kalla dalam mengani GAM dan konflik berbau SARA beberapa tahun silam. Ini bisa diselesaikan dengan pendekatan sosial dan ketokohan,” ujar Meidy.

Apalagi, lanjut Meidy, pada dasarnya budaya masyarakat Indonesia itu masih toleran menghadapi perbedaan. “Masih ada budaya musyawarah dalam menangani perselisihan, masih ada adat timur untuk saling menghormati dan menjaga kesatuan  NKRI,” jelasnya.

Terkait dengan jatuhnya helikopter TNI di Poso saat memburu kelompok Santoso, Meidy mengatakan bahwa  operasi yang dilakukan TNI dan polisi dalam menangani kelompok Santoso memang tidak bisa disalahkan karena kedua instansi tersebut memang punya kewajiban menjaga kemanan dan ketertiban di wilayah NKRI.

“Ini juga menjadi momen bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan melakukan pendekatan politik dan sosial kepada kelompok Santoso. Ajak mereka untuk berhenti melakukan aksi teror. Dengarkan apa yang mereka mau. Sadarkan bahwa kelompok   mereka masih saudara setanah air. Saya kira coba Kepala BIN Bang Yos ditugaskan untuk melakukan pendekatan seperti yang dilakukannya ketika merangkul Din Minimi dan kelompoknya untuk turun gunung dan kembali ke pangkuan RI,” tuturnya.(***)

Most Popular

To Top