Korupsi

Banyak Pejabat Sembunyikan Harta Mencurigakan dengan Cara Membeli Properti

lhkpn

Ayonews, Jakarta

Saat ini banyak kepala daerah yang bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  (LHKPN). saat dikroscek, seringkali didapati harta kekayaan kepala daerah itu tak wajar dengan profil pekerjaannya.

“Macam-macam. Kepala daerah banyak, ada 400-500 bupati. Ada itu banyak,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkap di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2016).

Sampai hari ini, lanjut Pahala sudah ada sekitar 700 orang yang diperiksa terkait LHKPN sejak KPK berdiri hingga Januari 2016. Namun setelah dikroscek, tidak semuanya bermasalah.

“Kalau pendapatan dibanding harta tidak seimbang, sistem sudah nyala dan pemeriksa turun. Sudah 700 orang yang diperiksa namanya dari KPK berdiri sampai Januari ini. Itu sudah diserahkan ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas). Ada yang emang wajar karena warisan,” kata Pahala.

Pahala juga mengungkapkan, ada sekitar 50 LHKPN yang masuk ke Dumas untuk diproses. Namun dia tidak tahu secara jelas setelah itu apakah ada yang berlanjut ke penindakan.

“Yang masuk ke Dumas sekitar 50. Gue enggak tahu diapain. Itu 50 kasus. Kalau yang 700 itu kadang bukan inisiatif gue tapi ada yang minta dari lidik buat memperkuat bukti. Nanti gue lihat dan cek ke BPN, asuransi, bank, Dispendag, kalau ada yang dibetulin ya dibetulin,” ujarnya.

Pahala mengatakan kebanyakan harta yang tidak wajar dimiliki yaitu di bagian properti. Menurutnya, orang Indonesia lebih memilih investasi melalui properti.

“Properti paling besar. Orang kita kalau duit banyak naruh di properti. Pendapatannya berapa, hartanya berapa, kita banyak lihat dari hibah. Kita dalami. Biasanya tidak mungkin kalau pendapatan 10 dan harta 1000 dan ditulis sumber harta, nah kalau dari tabungan kan ditulis hasil sendiri. Kalau bingung ya tulis saja hibah,” ucapnya.

“LHKPN cuma motret harta kalau harta banyak kan bisa saja dari banyak hal kaya korupsi. KPK kan nanganin korupsi saja. Nah kalau dia dagang narkoba kan mana bisa,” pungkasnya.

Daftar Pejabat yang Belum Lapor LHKPN

Untuk sementara ini, terang Pahala, KPK telah memperbarui data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik dari eksekutif maupun legislatif. Hasilnya masih banyak pejabat negara yang belum melaporkan hartanya ke KPK.

Berikut ringkasan data pelaporan kekayaan penyelenggara negara per 17 Maret 2016:
1. Eksekutif

Total wajib lapor di bidang eksekutif ada 222.894 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 158.729 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 98.278 dan yang belum diperbarui pada jabatan saat ini yaitu 60.451. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 64.274 orang.

2. Legislatif

Total wajib lapor di bidang legislatif terdiri dari DPR, DPD, DPRD, dan MPR yaitu 13.427 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 3.668 orang dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 1.528 dan yang belum diperbaru pada jabatan saat ini yaitu 2.140 orang. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 9.760 orang.

Apabila dibagi per bidang yaitu jumlah total wajib lapor untuk DPR adalah 554 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 480 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 343 dan yang belum update pada jabatan saat ini yaitu 137. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 74 orang.

Kemudian untuk DPD, total wajib lapor yaitu 124 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 114 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 108 dan yang belum diperbarui pada jabatan saat ini yaitu 6. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 10 orang.

Lalu untuk DPRD, total wajib lapor 12.745 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 3.070 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini .1074 dan yang belum update pada jabatan saat ini yaitu 1.996. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 9.676 orang.

Terakhir dari MPR, total wajib lapor yaitu 4 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 4 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 3 dan yang belum memperbarui laporan pada jabatan saat ini yaitu 1. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 0 orang.

3. Yudikatif

Total wajib lapor di bidang yudikatif ada 11.712 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 10.116 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 2.231 dan yang belum memperbarui pada jabatan saat ini yaitu 7.935. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 1.547 orang.

4. BUMN/BUMD

Total wajib lapor di bidang eksekutif ada 26.909 orang. Dari jumlah itu yang sudah melapor yaitu 21.454 dengan rincian yaitu yang sudah melapor pada jabatan saat ini 14.818 dan yang belum memperbarui pada jabatan saat ini yaitu 6.636. Sementara itu yang belum pernah melapor sama sekali 5.475 orang.(***)

Most Popular

To Top