Megapolitan

PDI Perjuangan Tolak Reklamasi Jakarta

reklamasiAyonews, Jakarta

 

.DPRD DKI Jakarta hari ini kembali menggelar agenda rapat paripurna pengesahan  Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Diketahui, beberapa kali rapat paripurna dengan agenda yang sama, sebelumnya juga sempat direncanakan. Tetapi selalu gagal digelar, lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak kuorum. ‎

Sama dengan paripurna sebelumnya, hari ini DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta kembali mengeluarkan instruksi tegas terhadap seluruh kadernya di Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI untuk menolak pengesahan raperda tersebut.

“Kalau masih merasa kader PDI Perjuangan dan tahu garis partai sebagai partai ‘wong cilik’, mereka pasti tahu seharusnya seperti apa,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan DKI, Boy Bernadi Sadikin kepada wartawan, Kamis (16/3).

Boy mengatakan, hingga kini para nelayan di Teluk Jakarta terus berjuang menyuarakan aspirasinya, agar proyek 17 pulau buatan dibatalkan. Bahkan, mereka sampai menggugat izin yang dikeluarkan Pemprov DKI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jangan sampai aspirasi mereka kita khianati dalam rapat yang cuma beberapa jam dan ketukan palu pimpinan sidang. Tapi, anak-cucu kita menjadi ‘tumbal’,” tegas Boy.

Karenanya, sebanyak 28 politisi asal PDI Perjuangan di Kebon Sirih diminta memahami betul, siapa yang bakal diuntungkan dengan megaproyek yang akan menghasilkan lahan baru seluas 5.100 hektare itu.

“Pertimbangan ekonominya, lihat siapa yang mengeruk manfaatnya, jangan kontribusinya ke DKI. Percuma kalau PAD naik signifikan, tapi masyarakat termarjinalkan,” pesan putra sulung mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin ini.

Untuk diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI hari ini akan menentukan sikapnya terkait realisiasi megaproyek Teluk Jakarta.

Agenda rapat paripurna itu adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Balegda DKI terhadap Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kemudian akan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan lisan kepada anggota DPRD oleh pimpinan, dan pendapat akhir Gubernur terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, diakhiri dengan penyerahan simbolis Raperda dari DPRD ke Gubernur. (***)

Most Popular

To Top