Pilgub

Istana Tolak Revisi UU Tentang Pilgub yang Memperberat Calon Independen

images (96)

Ayonews, Jakarta

Saat DPR sedang sibuk mewacanakan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dijadikan ajang untuk memperberat calon yang maju dari jalur independen, pihak Istana akan menolak revisi tersebut.

“Jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup atau menghalang-halangi calon dari independen,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Menurut Pramono, pemerintah beranggapan UU tersebut sudah cukup baik sehingga tidak perlu direvisi.Namun, jika DPR RI tetap ‘ngotot’ ingin merevisi dengan salah satu poin revisi memperberat syarat bagi calon yang maju dari jalur independen, eksekutif, Pramono menegaskan, sudah pasti pihak istana akan menolaknya.

“Tentunya akan dibahas kedua pihak (jika jadi direvisi). Tapi ya sikap pemerintah akan seperti itu,” ujar Pramono.

Komisi II DPR RI ingin memperberat syarat untuk calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang.

Syarat ini akan diperberat dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, syarat dukungan KTP bagi calon independen sesuai putusan MK adalah 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya.

Sebelum digugat ke MK, syarat sebelumnya adalah berdasarkan jumlah penduduk. Saat ini, syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara.

Oleh sebab itu, Komisi II menilai, syarat untuk calon independen juga harus diperberat agar berimbang. “Syarat untuk parpol dinaikkan, jadi jomplang (dengan calon independen),” kata dia.(***)

Most Popular

To Top