Hukum & Kriminal

Loloskan Bupati Narkoba jadi Kepala Daerah, KPU & Semua yang Terlibat Akan Dipidanakan Mendagri

images (77)

Ayonews, Jakarta

Temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) kalau Bupati Ogan Ilir Sumsel Ahmad Wazir Nofiadi sudah sejak kuliah menggunakan sabu menjadi skandal besar dalam proses Pilkada Ogan Ilir. Padahal untuk lolos menjadi calon saja, Bakal Calon harus melalui tes kesehatan.

Bebas dari narkoba menjadi syarat utama menjadi calon kepala daerah. Namun nyatanya, Nofiadi tak hanya lolos di seleksi Bakal Calon menjadi Calon. Namun dia juga berhasil memenangkan Pilkada dan sebulan lalu dilantik menjadi Bupati Ogan Ilir.

Tak heran, dengan ditangkapnya Nofiadi oleh BNN  dan terungkap kalau bupati muda ini sudah lama menjadi pecandu narkotika jenis sabu, membuat banyak pihak yang terlibat hingga meloloskannya menjadi orang nomor 1 di Ogan Ilir.

Kasus ini pun membuat gerah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Begitu mendapatkan info Kepala BNN Komjen Budi Waseso pada Senin (14/3) kemarin menegaskan bahwa Nofiadi terbukti menggunakan narkoba dari hasil tes urine, Tjahyo langsung mengerahkan timnya melakukan pemeriksaan mendalam atas Nofiadi.

Tjahyo mengaku,pihak-pihak yang ikut andil meloloskan Nofindi menjadi bupati akan dibidik secara hukum.

Tjahjo pun meminta timnya melakukan penyelidikan khusus. Berbagai data saat Nofiadi mendaftar sebagai calon Bupati Ogan Ilir akan diperiksa ulang secara detail. Dia ingin mengungkap kenapa Nofiadi bisa lolos sebagai bupati jika disebut BNN sudah lama mengkonsumsi narkoba.

“Sudah perintahkan buat suratnya hari ini untuk mengecek detail data di BNN hasil tes urine,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

“Kami lihat, itu calon pilkada kan ada tes kesehatannya kami minta juga kepolisian cek ke KPU, lampiran tes kesehatan dia itu bagaimana dulu. Ada permainan enggak? Jujur enggak? Dokternya siapa? RS-nya mana? Puskesmasnya mana?” sambung mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Jika nantinya terbukti ada manipulasi data, apakah bisa diperkarakan?

“Bisa dong. Itu kan sudah memanipulasi masyarakat dengan data,” jawab Tjahjo.

Ditambahkan Tjahjo, dirinya juga akan segera menonaktifkan Nofiadi sebagai bupati. Dirinya hanya tinggal menunggu penetapan status tersangka kepada Nofiadi dari BNN.

Nofiadi, lanjut Tjahjo, nantinya juga akan diberhentikan jika terbukti bersalah di persidangan, dalam hal ini ada keputusan hukum yang tetap. Ketentuan pemberhentian kepala daerah karena diduga melakukan perbuatan tercela tercantum dalam pasal 78 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Nofiadi dilantik sebagai bupati pada 27 Februari 2016 setelah memenangi Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Nofiadi diusung oleh PDIP, Golkar, PKS, PPP dan Hanura. Dia mengalahkan 2 pasang calon lainnya yang salah satunya Helmi Yahya-Mushendi Fazareki.(***)

Most Popular

To Top