Nasional

Pejabat Negara di Indonesia Wajib di Tes Urine

narkoba130213bAyonews, Jakarta

 

Penangkapan terhadap Bupati Ogan Ilir (OI) provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi, oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu mendapat perhatian utama dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Anggota Komite I DPD RI, Muh. Asri Anas, mengatakan penangkapan itu bukti bahwa pengguna narkoba menyentuh seluruh kalangan tidak perduli pejabat negara atau rakyat biasa.

“Ini benar-benar sudah darurat narkoba,” kata Asri dalam keterangannya, Senin (14/3).

Untuk itu, Asri meminta Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada BNN agar mengambil tes urine seluruh pejabat dari pusat sampai daerah untuk mengetahui penggunaan narkoba. Mulai dari Presiden, DPR, DPD, gubernur, bupati, walikota, DPRD, semua kepala dinas, camat, kepala desa, dan kepala dusun, semuanya menjalani tes urin.

Termasuk, kata Asri, seluruh PNS, anggota TNI dan Polri untuk menjalani tes urine dan hasilnya diumummkan secara terbuka melalui media massa.

“Jika terbukti positif menggunakan narkoba maka harus dipecat,” kata Asri.

Asri menegaskan, DPD RI menantang BNN untuk tes urine seluruh anggotanya dan juga seluruh pejabat dan staf DPD di pusat dan daerah. Jika tidak ada kendala, tes urine di DPD dilakukan sebelum tanggal 17 Maret 2016, menjelang rapat paripurna DPD RI menjelang masa reses.

Bahkan, senator asal Sulawesi Barat ini juga mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta seluruh pejabat tinggi negara untuk hadir pada tes urine yang akan diadakan DPD RI.

Hal Ini sebagai awal dan simbolisasi dukungan DPD RI dan pemerintah perangi narkoba secara nasional. ”Kami juga menantang presiden untuk mendeklarasikan perang terhadap narkoba secara terbuka,” ujarnya. (***)

Most Popular

To Top