Uncategorized

Ditanya Kekayaannya Sudah Lapor ke LHKPN Apa Belum, M Taufik Ngeles Kayak Bajaj

unduhan (4)

Ayonews,Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disinggung sebagai pejabat negara wajib laporkan harta kekayaannya, Taufik ngeles kalau ia  belum menyampaikannya dengan alasan masih menunggu Kesekretariatan Dewan. Pasalnya, dia berpikir menyampaikan LHKPN akan dilakukan secara kolektif.

“Saya siap saja, kan bayar pajak. Jelas kok kekayaan kita. Tetapi, saya pikir kolektif,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Seharusnya, kata Politisi dari Gerindra itu, yang mengurus LHKPN adalah Kesekretariatan Dewan. Namun demikian, dia tidak keberatan menyampaikan LHKPN. Karena itu ia  meminta Sekretaris Dewan untuk mengurus LHPKN anggota DPRD DKI Jakarta.

“Kita menjaga kolektivitas. Saya kira Sekretaris Dewan segera mengurus itu semua,” kata Taufik.

Sebagaimana diketahui, sebagai pejabat negara wakil negara, wajib menyampaikan LHKPN. Hal itu tertuang dalam pelbagai aturan.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Serta Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.

Beberapa waktu lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengimbau semua pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya.

‎Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menegaskan,tidak hanya anggota DPR, melainkan juga DPRD, gubernur, bupati, walikota atau bahkan pimpinan KPK sendiri juga wajib melaporkan harta kekayaannya.

KPK juga mengungkapkan masih banyak pejabat negara yang belum menyampaikan LHKPN.(***)

Most Popular

To Top