Uncategorized

Ungkapan Mahar Politik Ahok yang Bikin Parpol-Parpol Kebakaran Jenggot

wp-1457098948964.jpeg

Ayonews, Jakarta

Ada alasan lain bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih jalur independen untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok menyebut ada mahar yang diminta partai politik (parpol) sebesar Rp100-200 miliar.

Menurutnya, angka tersebut untuk memuluskan sang pemberi mahar agar diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). “Ongkos politik untuk maju lewat partai terlalu mahal. Paling tidak, harus bayar mahar hingga Rp100-200 miliar untuk bisa didukung satu partai,”  cetus Ahok.

Menurut Ahok, tarif Rp100-200 miliar sudah hal yang lumrah. Ongkos politik seorang pasangan calon yang ingin maju lewat partai memang tidak murah. Pasalnya, parpol biasanya mencari dukungan di sektor kelurahan hingga provinsi. Misalnya, untuk satu kelurahan, kira-kira perlu suntikan dana sekira Rp10 juta per bulan.

Biaya tersebut dipakai untuk penyewaan mobil, konsumsi, dan biaya operasional lainnya. Jika ada 267 kelurahan dan dihitung dalam 10 bulan, maka dana yang dibutuhkan sudah miliaran. Belum lagi jika partai tersebut berkoalisi.

Rupanya, celotehan Ahok membuat sejumlah partai kebakaran jenggot. PDIP menyindir balik dengan menyebut Ahok memberikan uang 100 miliar untuk mendapat dukungan Partai  Nasdem.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengaku penasaran dari mana Ahok bisa mengetahui tentang adanya mahar politik

“Coba tanya Partai Nasdem yang sekarang sudah mengusung dia. Jangan-jangan sudah terima Rp100 miliar dari Ahok,” ujar Andreas, Jumat (11/3/2016).

Menurut Andreas, pada saat PDIP menduetkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2012, tidak pernah partai yang dimotori oleh Megawati Soekarnoputri tersebut meminta jatah mahar.

“Kita yang keluarin duit kampanye dari kampung ke kampung,” kata Andreas.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham meminta agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membongkar siapa partai yang meminta mahar politik.

Idrus mengingatkan, akan menjadi polemik baru jika Ahok tidak membongkar partai tersebut, dan akan berimplikasi ke partai lain yang selama ini tidak menerapkan mekanisme mahar politik.

“Jadi kalau itu sebuah kebenaran kenapa mesti takut. Sebaiknya Pak Ahok disebutkan saja, jangan digeneralisir. Kalau itu ada indikasi dibuka semua, partai yang mana minta mahar minta biar semua terbuka, dalam rangka untuk perbaikan ke depan,” ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Idrus mengatakan, dalam Partai Golkar tidak pernah menerapkan mekanisme mahar politik bagi para calon kepala daerah. Menurutnya, ketimbang memberikan mahar lebih baik digunakan untuk kampanye kepada calon tersebut.

“Selama ini di Golkar, saya menjadi sekjen kita tidak pernah mempersyaratkan itu. Kalau ada uang yang disiapkan calon dijadikan cost politic untuk pemenangan di daerah itu,” tegasnya. (***)

Most Popular

To Top