Hukum & Kriminal

Case Closed Kasus Masinton, Polri Ciptakan Preseden Buruk Penegakan Hukum

masinton dita

Ayonews, Jakarta

Dugaan kasus pemukulan yang dilakukan oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu terhadap asisten pribadinya, Dita Aditia dinyatakan telah selesai setelah pihak Dita menarik laporan penganiayaan dari Bareskrim Polri dan menginginkan penyelesaikan kasus tersebut dilakukan secara damai dan kekeluargaan.

Namun, Direktur LBH APIK Jakarta, Ratna Batara Munti mempunyai pandangan lain terkait perdamaian kedua belah pihak. Menurutnya, hal ini akan menjadi perseden buruk bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ke depan. Apalagi, tambahnya, jika pelaku kekerasan adalah seorang pejabat publik.

“Kalau kayak gini selamanya hukum enggak bisa menyentuh orang kaya, orang yang punya kekuasaan, karena akan dilarikan dengan model seperti ini (perdamaian),” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/3).

Ia meminta, jika memang piihak Dita telah mencabut laporan penganiayaan, seharusnya pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan. Karena, kata Ratna, kasus yang menimpa Dita bukanlah delik aduan. Oleh sebab itu, pihak kepolisian harus bertindak tegas. “Kekerasan ini bukan delik aduan, jadi posisi kepolisian harusnya tetap memproses,” terang Ratna.

“Makanya kami menekankan polisi harus tegas untuk menjadikan hukum harus di depan dan harus ada pemenuhan rasa keadilan buat korban. Polisi kan punya prosedur dan kemampuan untuk memproses kasusnya.” imbuhnya.

Ia menambahkan, setiap korban kekerasan dan penganiayaan harus mendapatkan proses hukum. Ia berharap, pihak kepolisian dapat melihat siasat pelaku dalam memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada korban dalam tahap untuk menenggelamkan kasus tersebut.

“Semua ingin dilarikan perdamaian, ganti rugi, kompensasi. Kita bilang bahwa hak korban adalah proses hukum. Dan ganti rugi dan kompensasi diberikan lewat jalur hukum. Bukan sebagai iming-iming untuk nanti cabut laporan,” jelas Ratna.

“(Polisi) harus lihat relasi kekuasaan dan ekonomi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.” lanjutnya. (***)

Most Popular

To Top