Ibukota

Bila Ahok Nanti Tak Terpilih jadi Gubernur, PNS ini Ajukan Pensiun Dini

image

Ayonews, Jakarta
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono dilirik Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok menjadi cawagubnya dalam Pilgub DKI 2017.

Namun apabila Ahok tidak lagi terpilih, maka Heru ingin mengajukan pensiun dini.

“Sudah disampaikan kalau Pak Ahok enggak terpilih lagi, saya mau pensiun dini,” terang Heru di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).

Menurutnya, pensiun dini merupakan pilihan.Alasan mantan Wali Kota Jakarta Utara ini ingin pensiun dini dikarenakan usia yang sudah menginjak 50 tahun. Jika berpatokan kepada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), Heru akan mencapai batas usia pensiun pada tahun 2026.

Rupanya ia sudah lama memiliki keinginan untuk pensiun dini. Tepat di tahun 2010 lalu, ia berkeinginan untuk mundur sebagai abdi negara. Akan tetapi, dari segi usia Heru belum mencukupi.

“Saya belum usia 50 tahun dan belum 20 tahun bekerja. Pak Jokowi terpilih (sebagai Gubernur DKI di tahun 2012), garis tangan saya berubah,” kenang dia.

Heru menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara ketika Gubernur DKI masih dijabat Joko Widodo yang kini menjadi Presiden RI.

Pengalamannya di birokrasi Jakarta Utara juga cukup banyak, seperti menjadi Staf Khusus Wali Kota, Staf Bagian Penyusunan Program, Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota, Kasubag Sarana dan Prasarana, Kepala Bagian Umum, hingga Kepala Bagian Sarana dan Prasarana.

Meski sudah berencana untuk mengajukan pensiun dini, namun nasib orang siapa yang tahu. Apabila di kemudian hari pasangan Ahok-Heru terpilih menjadi pemimpin DKI periode 2017-2021, maka ia ingin terus memperbaiki sistem transparansi keuangan di Ibu Kota.

Seperti  diketahui, selama ini Ahok terus mendorong transparansi dalam hal keuangan dan data Pemprov DKI agar dapat diakses masyarakat.

Selain itu, Heru juga ingin menambah ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta. Sesuai dengan rencana dalam cetak biru (blue print) yang sudah digagas pemerintah.

“Percepatan manajemen keuangan transparansi cashless harus jalan, mengembalikan fungsi RTH agar mencapai 14% dan konsisten terhadap blue print pembangunan kota Jakarta,” urainya.(***)

Most Popular

To Top