Ibukota

“Rumah Orang Siapa pun yang Langgar RTH Kita Akan Ambil Paksa”

2016-01-26-17-45-06_20140528223733-basuki-tjahaja-purnama-berkunjung-ke-redaksi-merdekacom-006-dru_thumb_800_1
Ayonews, Jakarta
Jalur hijau atau ruang terbuka hijau (RTH) kembali dirancang pemerintah provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berusaha lebih menguatkan tata ruang dan mempertahankan jalur hijau. Bila memang ada pembangunan yang melanggar jalur hijau, maka Pemprov DKI akan bertindak tegas.

“Penertiban jalur hijau mulai dilakukan saat kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Jokowi bersama Ahok membuat Peraturan Daerah supaya jalur hijau tidak mudah diterjang pembangunan,” cerita Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Karena itu, Jalur hijau pun ditetapkan, bangunan-bangunan legal yang semula bukan jalur hijau terpaksa harus dibongkar. Namun pemilik bangunan dan lahan itu diberi ganti rugi, karena mereka memegang sertifikat. “Kalau RTH (Ruang Terbuka Hijau) sekarang ini, mau rumah orang siapapun, kita akan ambil paksa,” tegasnya.
Memang, lanjut Ahok, ada sejumlah kawasan elite di Jakarta yang sering dipersepsikan sebagai jalur hijau, padahal sebenarnya bukanlah jalur hijau. “Jadi enggak ada di Jakarta yang jalur hijau itu dibangun (didirikan bangunan dan dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI). Ada pula yang tidak masuk jalur hijau, tapi ditafsirkan bahwa itu masuk jalur hijau. Ya enggak bisa (dibongkar). Misal Hotel Aston (Pluit Jakarta Utara),” kata Ahok.
Hotel Aston di Pluit dikenal Ahok sejak dirinya masih sekolah. Di kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhannya, namun dalam peta kawasan yang didirikan Hotel Aston itu bukanlah termasuk jalur hijau. “Dia (Hotel Aston Pluit) enggak hijau. Dia (area) bisnis. Sama seperti kasus bekas Kantor Wali Kota Jakarta Barat,” kata Ahok.
Tak hanya itu, Ahok juga membahas kawasan permukiman elite di Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk (PIK). Kawasan itu mulai dibangun sejak pertengahan 1980an. “Misal seperti Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk itu sudah diubah dibangun sejak 1985,” lanjutnya.
Dalam sejarahnya, kawasan itu diperuntukkan sebagai tempat penampungan air. Pemerintah Pusat pada era itu berharap pembangunan permukiman juga disertai dengan pembangunan waduk oleh pihak swasta.
Pada 1973 ada kajian pihak perusahaan Belanda bahwa kawasan itu harus dibikin waduk dan dibangun tanggul. Itulah yang mendasari harapan pemerintah agar pihak swasta mau membangun waduk dan tanggul. “Tanggulnya itu untuk mengatasi banjir ancaman rob, karena 40 persen di bawah 1,7 meter,” kata Ahok.
Seiring berjalannya waktu, rencana umum tata ruang yang memuat jalur hijau itu hanya menjadi macan kertas saja. Pembangunan dilakukan menerjang jalur hijau pula, namun tetap legal dan bersertifikat, dengan kata lain tak bisa digusur begitu saja. (***)

Most Popular

To Top