Hukum

Jokowi Nyatakan Tak Akan Bahas Revisi UU KPK

President-Jokowi-holds-dialogue
Ayonews, Jakarta
DPR dan pemerintah memutuskan tetap memasukkan revisi Undang-Undang KPK dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016, kendati pembahasannya ditunda. Hanya dua fraksi, PKS dan Gerindra yang mendorong agar revisi UU KPK dibatalkan dan dikeluarkan dari Prolegnas 2016.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak memiliki kuasa untuk memerintahkan DPR mencabut revisi tersebut dari Prolegnas 2016.
“(Revisi) itu kan inisiatif DPR. Presiden bisa tidak menghentikan itu? Tidak bisa. DPR sama Presiden kan selevel,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/2).
Meski demikian, perubahan terhadap Undang-Undang memang tidak bisa disahkan tanpa adanya kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah.

Dalam konferensi pers pada Senin (22/2) kemarin, Presiden Jokowi, menyatakan tak akan membahas revisi UU KPK untuk saat ini. Saat ditanya apakah ‘saat ini’ dalam pernyataan Jokowi tersebut berarti ‘selama masa kepemimpinannya,’ Johan tak berani menafsirkan.
“Saat ini artinya tahun ini, saat ini artinya tahun kepemimpinan beliau sampai 2019 kah, nah itu tunggu dulu. Saya coba mencari waktu bertemu dengan presiden untuk menanyakan itu,” kata mantan pimpinan sementara KPK tersebut.(***)

Most Popular

To Top