Hukum

Revisi UU KPK Beri Kebebasan Mafia Hutan Merajalela Keruk Sumber Daya Alam Indonesia

mafia hutan
Ayonews, Jakarta
Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya memperlemah KPK. Selain kewenangannya akan dikebiri, lebih jauh lagi, sumber daya alam pun terancam mudah diselewengkan oleh koruptor.
Mengenai pembenahan tata kelola hutan dan lahan yang memang tengah dilakukan oleh Kantor Staf Presiden dengan KPK saat ini, misalnya, revisi UU KPK akan mengancam pembenahan tata kelola hutan dan lahan.
“Karena pembenahan tata kelola hutan dan lahan yang saat ini dilakukan oleh Kantor Staf Presiden dan KPK sedang berlangsung dan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK mengancam pembenahan tata kelola hutan dan lahan saat ini,” ucap Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Martua Sirait dalam keterangan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) saat diskusi bersama Dewan Kehutanan Nasional dan Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, Sabtu (20/2/2016).
Menurut Martua, ada 5 agenda penting yang tengah dilakukan dalam rangka pembenahan tersebut yaitu membentuk Kawasan Hutan Negara yang legal dan legitimate, penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan dengan berprespektif HAM, perluasan wilayah kelola rakyat, pembenahan sektor BUMN bidang kehutanan dan juga pemenuhan kewajiban sektor swasta, dan pembenahan sistem pencegahan anti korupsi di sektor kehutanan.
“Pembenahan sektor kehutanan merupakan investasi jangka panjang yang harus dapat memberikan kesejahteraan rakyat sekaligus menjamin terpenuhinya layanan alam melalui pembangunan yang adil dan lestari,” ucapnya.
Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, Dimas dan M Hadiya menyebut kewenangan penyadapan yang akan direvisi itu malah akan menguntungkan koruptor sumber daya alam. Mereka menyebut proses perizinan di sektor sumber daya alam saat ini masih rawan praktik suap menyuap.
“Proses perizinan di semua sektor sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, pertambagan dan migas saat ini masih rentan terhadap praktek suap menyuap,” terangnya.
Apabila proses penyadapan dipersulit dan dihambat, lanjut Dimas, maka penangkapan terhadap pelaku suap di sektor sumber daya alam juga sangat mungkin dilakukan. Dengan demikian maka pihak yang paling bergembira atas revisi UU KPK adalah aktor-aktor korupsi yang bermain di sektor sumber daya alam.
“Setuju revisi UU KPK hanya akan mengancam penyelamatan sumber daya alam,” ujarnya menambahkan.(***)

Most Popular

To Top