Hukum

Biar Dengar Suara Rakyat Tolak RUU KPK, Anggota DPR Dikasih Korek Kuping Raksasa

292621_koalisi-masyarakat-anti-korupsi_663_382
Ayonews, Jakarta
Meski hujan turun, semangat puluhan orang berorasi menolak revisi UU KPK di depan Gedung DPR RI tak luntur. Sembari memukul-mukul kentungan, mereka berteriak meminta agar DPR tak melemahkan KPK dengan merevisi UU KPK.

“Seperti kemarin kami lakukan di depan gedung KPK, kentungan ini menjadi simbol tanda bahaya akan revisi UU KPK,” teriak orator lewat pengeras suara di depan gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (17/2/2016). Aksi ini tidak menganggu lalu lintas.
Massa ini dari berbagai elemen seperti ICW, LBH, seniman jalanan dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Mereka menilai revisi hanya akan melemahkan KPK yang selama ini sudah berjalan dengan baik memberantas korupsi.
“Hari ini merupakan H-1 DPR untuk menolak atau meneruskan revisi KPK. Karena jika tetap diteruskan tentu akan melemahkan perjuangan KPK dari korupsi,” tegas orator.

Saat aksi masih berlangsung, anggota DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mendatangi massa. Ia ditemui peneliti ICW yang turut demo, Donal Fariz.
“Saya menghormati dan menghargai kehadiran teman-teman. Apa yang Indonesia harapkan adalah untuk menjadi Indonesia yang lebih baik, sejahtera dan bisa terus makmur. Dan untuk menjadi lebih baik itu maka korupsi harus diberantas,” ucap Martin melalui pengeras suara.
“KPK ini lembaga yang kita harapkan kokoh, bisa kuat dan konsisten memberantas korupsi, jadi kita minta teman-teman di dalam untuk ikut mendengar keinginan rakyat. Besok rapat paripurna DPR, mudah-mudahan gerakan ini bisa menular di sidang besok. Masa depan Indonesia yang lebih baik, maka tolak revisi UU KPK!” tandas Martin yang fraksinya menolak revisi UU KPK.
Massa lalu memberikan replika korek kuping raksasa dan kentungan pada Martin. Korek kuping ini menjadi simbol agar anggota DPR kupingnya bersih dan mendengar keinginan rakyat.
Kamis (18/2) besok, revisi UU KPK akan diparipurnakan DPR. Revisi UU ini ditolak sejumlah pihak karena dinilai banyak poin-poin yang hanya akan melemahkan lembaga tersebut.(***)

Most Popular

To Top