Ibukota

Ahok: Daeng Aziz Ngibul, yang Benar, Duduki Tanah Negara Terus Disewakan ke Orang itu Pidana

daeng aziz
Ayonews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tak akan ada kompromi dengan warga Kalijodo. Cuma satu kata; ratakan Kalijodo. Meski warga Kalijodo mengantongi surat tanah, namun bagi Ahok, hukum dan aturan harus tetap ditegakkan. Kalijodo tetap digusur karena menduduki jalur hijau.
“Saya kasih tahu kamu ya. Kalau ditetapkan jalur hijau pun kalau kamu ada surat tetap kami gusur kok. Ini sudah ada Undang-undangnya,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Penguasa Kalijodo Abdul Aziz (Daeng Aziz) sebelumnya menunjukkan Surat Pernyataan Riwayat Kepemilikan Bangunan Rumah di Atas Tanah Negara. Aziz juga menyatakan penduduk Kalijodo sudah menempati tanah itu sejak 70 tahun lalu.

Pernyataan Daeng Azis, tegas Ahok, hanya bualan alias ngibul. Dia menilai bangunan-bangunan itu belum berumur lama.

“Ah itu mah ngomong saja. Lu (Anda) tanya saja, masjidnya (yang dibangun di lahan Kalijodo) umur berapa?” kata Ahok.

Kendati Daeng menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 16 juta setahun, Ahok menegaskan bahwa PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah.
“Itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. PBB itu bukanlah sebagai tanda milik. Terus kalau kamu duduk di tanah negara itu salah, itu bisa pidana, apalagi kamu duduki tanah negara kemudian disewakan ke orang, digunakan untuk bisnis, itu pidana,” papar Ahok.(***)

Most Popular

To Top