Hukum

Pejabat MA-nya Saja Ditangkap KPK, Bagaimana KPK Harus Izin Pengadilan?

kasubdit-pranata-perdata-ma-ditahan-kpk_20160214_155047
Ayonews, Jakarta
Ditangkapnya Kepala Subdirektorat Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi bukti untuk ditunjukkan kepada wakil rakyat dan penyelenggara negara untuk tidak merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Akademisi hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih mengatakan, penangkapan kemarin itu terungkap akibat penyadapan. Sementara salah satu yang direvisi adalah penyadapan harus meminta izin pengadilan.
“Bagaimana kita bicara di pengadilan sementara di MA saja bermasalah,” ujar Yenti di Kompleks PTIK, Jakarta pada Senin (15/2/2016) siang.
Pada pertengahan 2015 lalu, revisi UU KPK sempat memunculkan wacana penyadapan dilakukan atas izin dari pengadilan. Namun, dalam draf revisi UU KPK terbaru, DPR mensyaratkan izin dari Dewan Pengawas, bukan lagi dari pengadilan. Namun, pimpinan Badan Legislasi DPR menyatakan bahwa draf itu mungkin saja berubah sesuai dengan dinamika pembahasan di parlemen.

Apabila penyadapan perlu mendapat izin dari pengadilan, sebut Yenti, bagaimana mungkin, penangkapan pejabat MA atas dugaan kasus korupsi menunjukkan sistem hukum di Indonesia belum bersih dari tindak pidana korupsi.
Karena itu, para penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, khususnya KPK, justru harusnya diperkuat, bukan malah dipreteli wewenangnya. Yenti menganggap bahwa UU KPK saat ini belum perlu diutak-utik.
Dia justru lebih menekankan revisi pada undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Sebab, bentuk korupsi semakin hari semakin berkembang sehingga membutuhkan pengembangan payung hukum pula. (***)

Most Popular

To Top