Ibukota

Lahan Kalijodo Tanah Negara, Tak Ada Ganti Rugi Buat Warga

images
Ayonews, Jakarta
Tanah di Kalijodo merupakan milik negara. Karena itu, tak ada ganti rugi bagi pemilik bangunan ketika ada penertiban di Kalijodo. Hal ini sudah ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.
“Lhan di Kalijodo merupakan daerah pengairan. Namun, daerah tersebut kini disesaki oleh bangunan,” kata Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Tak hanya rumah penduduk, lanjut Rustam, daerah tersebut juga dibangun tempat hiburan malam berupa karaoke. “”Setelah dilakukan penertiban, daerah Kalijodo akan dibuat ruang terbuka hijau (RTH). Nanti akan ada dua taman,” ujar Rustam.

Menurut Rustam, warga yang memiliki bangunan dan memiliki KTP DKI, pemerintah sudah menyediakan rumah susun. Sementara untuk bukan warga DKI akan diproses pemulangan atau diberikan pelatihan alih profesi bagi pekerja seks komersial atau warga lainnya.
Rustam juga mengungkapkan bahwa jumlah pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo di wilayahnya lebih banyak daripada di Jakarta Barat. “Di sana (Jakarta Barat) ada, di sini (Jakarta Utara) ada. Jakarta Utara lebih banyak,” tambahnya.
Dari data yang dimiliki Pemkot Jakarta Utara, jumlah PSK yang memilki KTP DKI Jakarta sekitar 195 orang. Namun, jumlah PSK dari luar Jakarta juga lebih banyak. Selain itu, di Kalijodo juga terdapat banyak rumah penduduk.

Dari data yang dimiliki Pemkot Jakarta Utara, ada sekitar 200 rumah penduduk. “Rumah penduduk ini yang harus dicarikan tempat. Harus direlokasi,” sambung Rustam.(***)

Most Popular

To Top