Hukum

Publik Menunggu Sikap Tegas Presiden Jokowi Soal Revisi UU KPK

kpk1
Ayonews, Jakarta
Pernyataan dan sikap tegas Presiden Joko Widodo tentang arah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dinanti publik. Sebab, presiden perlu membangun kredibilitas serta trust dari masyarakat.

“Sikap tegas presiden sangat ditunggu sekali. Karena,” ujar Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi di Sekretariat Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/2/2016) sore.

Menurut Kristiadi, selama ini, Jokowi baru sebatas mengatakan revisi itu harus ke arah penguatan KPK, bukan memperlemah. Namun Jokowi tidak pernah berbicara tentang substansi revisi yang sudah diproses di DPR RI, apakah draf itu termasuk memperkuat atau melemahkan.

Empat substansi yang hendak direvisi, yakni penggunaan wewenang SP3, pembentukan dewan pengawas KPK, penyadapan harus seizin dewan pengawas, dan memperbolehkan merekrut penyidik dan penyelidik independen.

seharusnya, lanjut Kristiadi, Jokowi sudah bisa mengungkapkan pendapatnya, apakah draf itu termasuk memperkuat atau melemahkan. Khususnya soal pembentukan dewan pengawas KPK yang diprotes banyak kalangan lantaran berpotensi mengintervensi pemberantasan korupsi.
“Kalau Jokowi tidak setuju, tarik saja. Itu bisa batal. Dan itu diperbolehkan undang-undang. Ya harapan saya sih kayak gitu,” ujarnya.(***)

Most Popular

To Top