Nasional

Sejumlah Fraksi Goyah, Balik Arah Tolak Revisi UU KPK

445008_620
Ayonews, Senayan
Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK terus mengalir. Tekanan publik dan media membuat fraksi-fraksi di DPR mulai goyah. Dimulai dari Fraksi PAN, kemudian Fraksi Demokrat.
Secara tiba-tiba Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan anak buahnya untuk menolak revisi UU KPK. Bahkan, SBY menginstruksikan seluruh anggota FPD DPR untuk save KPK.
Beberapa partai lainnya, seperti PAN, PKS dan Partai Nasdem, gamang. Alhasil rapat paripurna DPR dengan agenda utama membahas nasib revisi UU KPK yang dijadwalkan hari ini batal. Sebabnya sejumlah fraksi berbalik arah menolak revisi UU KPK.
Dalam rapat Badan Legislasi DPR tentang revisi UU KPK, Rabu (10/2) malam hanya ada satu fraksi yang tegas menolak revisi UU KPK yakni Fraksi Partai Gerindra. Sementara 9 fraksi lainnya menyatakan mendukung revisi UU KPK segera digulirkan tentu setelah diketok palu paripurna.
Fraksi PAN yang dalam rapat Baleg memberikan pandangan bahwa PAN sangat menentang revisi UU KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi. PAN menerima pengharmonisasian panja soal revisi UU KPK,” ungkap anggota Baleg dari PAN, Ammy Amaliya Fatwa Surya.
PAN memilih menunggu hasil rapat dengan pimpinan KPK yang baru. PAN juga menunggu sikap akhir pemerintah, sebelum mengambil sikap soal revisi UU KPK.
“Ini masih proses. Poin-poin yang akan direvisi tentu nanti dibahas bersama pemerintah dan pengguna UU. Ini masih proses. Pada akhirnya kita tunggu dari KPK,” kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

“Rekan saya (di Baleg) hanya ngomong saja nggak pakai surat resmi dari fraksi. Namanya orang, tak ada gading yang tak retak. Kami dari Demokrat tetap ikut perintah Pak SBY, Save KPK,” ungkap anggota Fraksi Demokrat Ruhut Situmpol di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Setelah Fraksi Partai Demokrat, giliran Fraksi PKS goyah. Dalam pleno (fraksi) PKS setuju revisi dengan keinginan menguatkan agenda-agenda pemberantasan korupsi.
PKS pun kini meminta agar Baleg DPR memanggil pimpinan KPK dulu sebelum membawa draft revisi UU No. 30 Tahun 2002 tersebut ke Paripurna. Jika dalam pembahasan ternyata pimpinan KPK menyatakan belum membutuhkannya,  maka revisi tidak perlu dilakukan.
Fraksi lainnya yang goyah yakni Partai NasDem. Fraksi NasDem tak lagi bicara mendukung revisi UU KPK, melainkan menunggu keputusan pemerintah terkait revisi UU KPK.
“Kami kan mendukung pemerintah, kita sebagai partai pendukung pemerintah ya kalau pemerintah tidak berkenan. Tapi, kita tidak berasumsi menolak karena pemerintah belum menyampaikan pendapatnya,” kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).(***)

Most Popular

To Top