Ibukota

Pak Gubernur, Tolong Tanah Fasum di Samping Trans Mart Kalimalang Mau Dicaplok Pengembang

image

Ayonews, Jakarta

Beban berat ada di pundak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk menyelamatkan aset Pemprov DKI berupa tanah. Harus berapa banyak lagi aset Pemprov DKI akan lepas karena kesalahan pemerintah sebelumnya.

Salah satu aset Pemprov DKI yang harus segera diselamatkan adalah  tanah Fasum di sebelah Trans Mart (Carrefour) Kalimalang,Jakarta Timur. Posisinya bersebelahan dengan perumahan Billy & Moon, yang di atas tanah tersebut mengalir sungai Jati Kramat.

Alfian, salah seorang warga Rw 04 yang menyadari bahwa tanah ini adalah aset milik pemerintah. Karena itu ia merasa perlu melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menghindari lepasnya aset pemprov DKI seperti yang telah terjadi di beberapa tempat.

Menurutnya, sudah beberapa kali ada pihak-pihak yang mengklaim memiliki tanah tersebut, namun gagal. “Saat Dinas Pertamanan melakukan pemagaran tanah tersebut pada tahun 1996, warga meyakini tidak akan ada lagi orang yang mengklaim memiliki tanah tersebut. Namun, pada tahun 2012 lalu, ada pihak yang mengklaim memiliki tanah tersebut,”  ungkap pria berusia 38 tahun itu.

Diungkapkannya, strategi penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan cara memindahkan alur sungai Jati Kramat yang berada di tanah tersebut. “Kabarnya, upaya pemindahan alur sungai Jati Kramat tersebut berhubungan erat dengan bangunan yang saat itu disegel oleh instansi P2B karena gedung tersebut belum mendapatkan izin dan kemungkinan disebabkan kurangnya lahan pembangunan,” tutur Alfian.

Setelah gagal di tahun 2012 saat menggunakan label “Pengembalian Alur Sungai” karena terbentur banyak peraturan, lanjut Alfian, di tahun 2015 ini orang yang sama tersebut kembali berupaya menguasai tanah tersebut dengan strategi berbeda, yaitu “Pemagaran Tanah”.

“Warga di sini yakin kalau langkah pemagaran ini-pun akan berujung pada pemindahan alur sungai Jati Kramat. Warga sudah melaporkan hal ini kepada Lurah Pondok Kelapa dan Camat Duren Sawit, masih belum ada keputusan mengenai klaim kepemilikan tanah tersebut,” ujarnya.

Memang, sambung Alfian,saat peninjauan yang dilakukan bersama Camat Duren Sawit, disepakati menetapkan lokasi tanah sebagai status quo sampai pihak pengklaim bisa membuktikan kepemilikan tanahnya.

“Tapi, dalam kesepakatan status quo tersebut, pihak pengklaim tersebut melakukan pematokan dan pengukuran tanah bersama pihak PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta. Warga melihat ada kejanggalan disini, karena seharusnya pengukuran dan pematokan tanah dilakukan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini BPN,” paparnya.

Akankan aset Pemprov DKI, yang di atasnya mengalir sungai Jati Kramat akan lepas lagi? Ditunggu ketegasan Gubernur Basuki.(Al)

Most Popular

To Top