Nasional

Penyelesaian Masalah Papua Harus Seperti Bapak Momong Anaknya

091678500_1455001898-201602-Raker-Jakarta-Sutiyoso-Luhut-Panjaitan-JT1

Ayonews, Jakarta
Menyelesaikan persoalan Papua dan Papua Barat tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah sejak dulu sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan upaya agar Papua tidak lepas dari NKRI. Ada pendekatan keamanan, pendekatan social, belakangan ada yang minta pendekatan Presiden Jokowi seperti bapak dan anaknya.
Karena itu, Komite I DPD RI mengundang Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Agenda pertemuan adalah rapat kerja tentang otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat.
Raker digelar di Ruang rapat Komite I DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016). Selain Luhut dan Sutiyoso, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Staf Khusus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya, serta perwakilan dari pemda Papua dan Papua Barat.
“Agenda kali ini mendengarkan laporan pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam, Kabin, dan perwakilan pemerintah soal Otsus Papua tentang pelaksanaka UU No.21 Tahun 2001, dan memetakan yang menjadi masalah, dan memberikan persamaan persepsi soal Papua,” ungkap Ahmad saat membuka rapat.

Ia juga menyebut rapat dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan antara pemerintah, Pemda Papua dan Papua Barat, serta DPD dalam menyelesaikan berbagi persoalan di Bumi Cenderawasih tersebut. Ahmad juga menyebut bahwa ada keinginan dari pihaknya untuk merivisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

“Revisi UU No 21 diserahkan sepenuhnya kepada Papua dan Papua Barat. Sampai sekarang jumlah PP yang diamanatkan UU tersebut baru ada satu. Masih ada beberapa yang belum. Beberapa pihak merasa masalah pembangunan di Papua karena distrust. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi,” tutur Ahmad.

Sementara itu Luhut dalam rapat ini menjelaskan bahwa kini di Papua sudah cukup terbuka bagi siapapun, termasuk media asing seperti yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. Ia juga memaparkan soal dana otsus dan pembangunan di Papua dan Papua Barat yang kini mulai masif.

“Ada pembangunan kabel optik di Papua. Dan pembangunan infrastruktur jalan. Sebagian dikerjakan oleh Zeni TNI AD. Soal harga semen di sana yang mahal, mestinya dengan ini akan bisa kurang. dari Agas sampai Wamena hingga Tolikara sana nanti ada konektivitas,” jelas Luhut.
“Di Merauke juga kami dorong untuk pertanian dan perikanan. Dana dari 2002-2015 hampir Rp 53 T. Dana otsus Rp 42 T, dan infrastruktur Rp 12 T lebih. Nah masalahnya kemana itu barang? Makanya saya buka semua kepada media asing, kepada dubes. Sekarang saya sudah panggil BPKP, kita akan cek bulan Maret ini,” sambungnya.

Sementara itu menurut KaBIN, permasalahan yang masih kerap muncul di Papua adalah terkait dengan ideologi dan situasi politik di sana. Menurutnya, pemberian otsus bagi Papua menggunakan pendekatan keamanan untuk kesejahteraan, geografis, dan demografis.

“Otsus yang diberikan mengakomodir, pertama bidang ideologi, pemerintah beri kebebasan untuk beribadah. Fasilitas bagi pemuka agama juga. Dalam bidang politik soal kebebasan untuk berserikat dan berpendapat. Pendirian ormas dan LSM lokal, DPRD. Keleluasaan media asing. Grasi 9 orang Papua. Posisi di pemerintahan,” ucap Sutiyoso.
Meski begitu disebut mantan Gubernur DKI ini, masalah di Papua masih saja cukup banyak. Terutama terkait dengan keamanan. Namun pemerintah masih menggunakan prinsip soft approach dalam menanganinya.
“Kita melakukan pendekatan soft. Ada yang menyerahkan diri dengan enam pucuk senjata. Pada saat tawaran soft power nggak direspon. Ya wis, kita amankan. Kita perlu evaluasi otsus Papua tiap tahun,” beber Sutiyoso.
“Setiap tahun harus kita evaluasi. Kita pisahkan secara jelas dananya. Perlu adanya KPK menindaklanjuti temuan BPK,” imbuhnya.
Kemudian Staf Khusus Presiden untuk urusan Papua, Lenis Kogoya menyebut bahwa dalam menangani Papua sebenarnya harus dilakukan seperti orangtua mengurus anaknya. Sebagai putera daerah dan kepala suku di Papua, Lenis menyebut saat ini keadannya sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Menyelesaikan masalah Papua itu susah-susah gampang. Pendekatan Presiden Jokowi kepada Papua sudah seperti bapak ke anak. Kami merasa senang. Seperti diperhatikan. Sampai masuk ke pedalaman-pedalaman,” tutur Lenis.(***)

Most Popular

To Top