Ibukota

Masih Minimnya RTH Bikin Ahok Sampai Kebawa Mimpi Mau Pecatin PNS di Dinas Pertamanan

ahok

Ayonews, Jakarta
Ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota masih jauh dari harapan. Syarat ideal RTH di sebuah kota adalah sebanyak 30 persen dari total luas wilayah. Sedangkan saat ini, kebutuhan tersebut baru terpenuhi 9,97 persen saja di Jakarta.

“Saya kemarin waktu peresmian RPTRA Borobudur itu ada bule dari Inggris, dia bisik-bisik sama saya, bangsa kita ini pinter buat tapi enggak bisa ngerawat, karena otaknya proyek. Bagaimana kalau rusak? Duit lagi keluar. Makanya RTH 30 persen enggak pernah sampe 10 persen, didudukin orang (tanahnya) macam-macam alasannya,” kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat meresmikan 10 RTH di Taman Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2016).

Ahok menyayangkan banyak permainan di Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang menyebabkan pembebasan lahan mandek dan jumlah ideal RTH tak kunjung terpenuhi. Padahal, anggaran untuk pembebasan lahan ini sudah tersedia, dan seringkali di akhir tahun masuk dalam sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

“Kecuali kalau enggak ada duit (tidak bisa membebaskan lahan). Ini ada uang kok, selalu jadi Silpa, makanya saya bilang jajaran Dinas Taman harus kerja keras,” lanjut mantan Bupati Belitung Timur ini.

Mantan politisi Gerinda ini pun mengaku sudah muak dengan berbagai bentuk permainan ini. Ia mengingatkan, akan segera melakukan pemecatan jika Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI tak segera berbenah.

“Udah kebawa-bawa tidur mau kupecatin semua, udah sebal,” tukas Ahok.

Sementara, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Dyah Kurniati. Ratna menambahkan, masih terdapat 20 persen lebih lahan RTH yang harus dibebaskan. Tahun lalu Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI telah membebaskan lahan hijau di sebanyak 63 lokasi.

“Sampai saat ini RTH di Jakarta 9,97 persen, Jadi masih banyak lahan yang harus dibebaskan untuk RTH sebesar 20 persen. Tahun 2015 lahan yg telah dibebaskan 63 lokasi, tersebar di 5 kota administrasi, dan Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata Ratna.(***)

Most Popular

To Top