Hukum

Niat Pemerintah Berantas Korupsi Baru Sebatas Lisan, Jauh dari Tindakan

korupsi

Ayonews, Jakarta

Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah hanya baru sebatas lisan,belum sampai ke tindakan. hal konkret dengan bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan tak setuju dengan pelemahan KPK, ironisnya pembahasan revisi UU KPK tetap bergulir.

“Kalau sejak awal Presiden menegaskan bahwa dia tidak akan membahas poin yang mengandung pelemahan, tidak mungkin masuk Prolegnas,” kata Ray usai mengisi acara diskusi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/2/2016).

Ray menambahkan, dirinya setuju dengan pemikiran rekan-rekan di KPK yang meyakini bahwa sebagian besar poin revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah itu dan menjadikannya tak menentu.

Ia pun menyinggung salah satu poin revisi UU KPK terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK.

“Mereka mau membentuk badan pengawas yang disbeut sebagai bagian integral dari KPK. Tetapi dibentuk oleh Presiden. Bagaimana itu?” ujarnya.

Ia menuturkan, jika dalam sebuah institusi yang independen dibentuk sebuah lembaga dari luar, berarti lembaga tersebut bertanggung jawab ke luar, bukan ke dalam.

Ray khawatir pertanggungjawaban lembaga tersebut hanyalah kepada siapa yang membentuknya.

“Kalau begitu, pengawas KPK tidak tunduk pada pimpinan KPK tapi kepada presiden,” kata dia.(***)

Most Popular

To Top