Hukum

Pemerintah Ajukan 4 Poin Revisi UU KPK

image

Ayonews, Jakarta
DPR dan pemerintah tampaknya sepakat untuk melakukan revisi UU KPK. DPR sendirk sudah mulai membahas revisi UU KPK yang drafnya diusulkan oleh 6 fraksi, salah satunya PDIP.

Sementara, pemerintah yang diwakilkan Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa 4 poin yang ada di poin revisi memang dibutuhkan oleh KPK.

“Empat poin itu ada beberapa hal yang lumayan oke. Dewan pengawas tetap perlu, SP3 kan demi hukum. Ada yang stroke, meninggal, tapi status tersangka masih ada,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).

Sejumlah masyarakat aktivis anti korupsi menikai Previsi UU KPK dianggap
sejumlah elemen masyarakat sebagai upaya melemahkan KPK, Yasonna tak banyak memberikan komentar.

“Ya nanti kita lihat,” ujar politikus PDIP ini.

Pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa mereka menolak pemberian kewenangan penerbitan SP3. Tetapi, Yasonna menekankan bahwa draf yang ada saat ini harus dipertimbangkan.

“Lihat dulu barangnya. Sembarang SP3 kan tidak bisa. Kalau demi hukum, misal dipraperadilankan, kan harus dihentikan,” ungkap Yasonna.

Sebelumnya diberitakan, ada 4 poin yang disampaikan PDIP sebagai perwakilan pengusul saat Rapat Baleg. Empat poin itu adalah sebagai berikut:

1. Penyadapan, yang diatur dalam pasal 12A sampai dengan pasal 12F. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan mengenai izin penyadapan dan mekanisme untuk melakukan penyadapan

2. Dewan Pengawas, yang diatur dalam Pasal 37A sampai dengan 37F. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai pembentukan Dewan Pengawas, tugas pokok dan fungsi, syarat syarat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas serta pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas

3. Penyelidik dan Penyidik, yang diatur dalam Pasal 43, pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 45, Pasal 45A dan pasal 45B. Penyelidik pada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 43, pasal 43A, dan 43B merupakan penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal 2 tahun. Selain itu, juga diatur persyaratan bagi penyelidik KPK. Adapun mengenai penyidik diatur dalam pasal 45, pasal 45A, dan pasal 45B. Penyidik pada KPK merupakan penyidik yang diperbantukan dari Polri, Kejaksaan RI, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang diberi wewenang khusus oleh UU dengan masa tugas minimal 2 tahun. Selain itu, juga diatur persyaratan bagi penyidik KPK

4. Penyelidikan dan Penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Terkait dengan penyidikan dan penuntutan, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi.(***)

Most Popular

To Top