Nasional

Soal Revisi UU KPK, Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Upaya Memperlemah KPK

image

Ayonews, Jakarta
Derasnya penolakan revisi UU KPK membuat pemerintah gerah. Pasalnya,  penolakan dari aktivis anti korupsi tersebut berdasarkan kekhawatiran ada upaya memperlemah peran  KPK. Namun demikian, tak menyurutkan pemerintah untuk tetap melakukan revisi.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 di DPR akan tetap dilakukan terhadap 4 poin yakni pengawasan, penyadapan, pengangkatan penyidik dan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

“Empat poin itu. Nggak ada perubahan dari itu,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (1/2/2016).

Luhut meminta kepada publik mengawal revisi UU KPK. Soal adanya penolakan revisi, Luhut meminta agar pihak yang menolak memberi masukan.

“Siapa yang menolak? Aktivis itu melihat lemah dimana? Kan yang empat (poin) itu sudah jelas. Tapi jangan (revisi) di luar empat (poin) itu,” tegas dia.

“Adu argumentasi ilmiah kenapa nggak boleh SP3, kenapa nggak boleh ada pengawas? Penyadapan boleh hanya harus ada mekanisme di dalam pengambilan keputusan di dalam KPK, bukan pengadilan. Terus kemudian apa? Kenapa nggak boleh ada penyidik dari luar? Ya kan boleh dong supaya KPK makin independen, itu yg minta KPK,” imbuh Luhut.

Terkait revisi ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah menerima draf revisi. Agus segera melakukan kajian bersama untuk menentukan langkah-langkah agar revisi tersebut tidak melemahkan KPK nantinya.

“Kami sudah menerima drafnya tadi sore. Besok pagi, kami akan diskusikan pasal-pasal mana yang tidak disentuh, disempurnakan, kita tambahi supaya cita-citanya memperkuat KPK,” ucap Agus di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/2).

Agus menyebutkan, pimpinan KPK akan datang ke DPR pada Kamis (4/2) untuk membahas revisi tersebut dengan para anggota dewan. Nantinya dalam pertemuan itu, Agus akan membeberkan hasil dari diskusi tersebut untuk memperkuat KPK.(***)

Most Popular

To Top