Nasional

Awas, Pakai Jurus Kepepet dan Pura-pura, Partai Golkar & PPP Dukung Pemerintahan Jokowi

djan faridz

Ayonews, Jakarta
Partai Golkar dan PPP kubu Djan Faridz mendeklarasikan dukungannya kepada pemerintah. Dukungan ini bukannya tanpa pamrih. Kedua partai peninggalan Orde Baru ini terpaksa mendukung karena butuh surat pengesahan dari Menkumham Yasona Laoly.
Meski sudah mempunyai modal putusan MA dan MK yang mengesahkan kedua partai ini, namun manuver Menkumham membuat kedua partai tak berdaya. Politik berpura-pura dan kepepet menjadi jurus kedua partai merapat ke pemerintah.
Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.
Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu. Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan Munaslub.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz usai menghadiri rapimnas tersebut juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Bergabungnya Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz ke pemerintahan dinilai tak akan selalui berdampak positif. Bisa jadi, bergabungnya dua parpol tersebut justru akan menimbulkan masalah baru bagi Presiden Joko Widodo.
“Presiden Jokowi akan semakin sulit membedakan mana lawan dan mana kawan karena bergabungnya Golkar dan PPP tetap harus dicurigai, yang terbentuk adalah koalisi persekongkolan dan sikap politik berpura-pura,” kata pengamat politik Indstrategi, Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (27/1/2016).
Pangi mengatakan, mulai sekarang polarisasi yang terbentuk tidak lagi pola simetris antara kelompok oposisi versus koalisi. Partai koalisi bercita rasa oposisi, lanjut dia, pernah terjadi di rezim Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu, PKS yang sudah menyatakan diri sebagai partai pendukung pemerintah dan mendapatkan kursi menteri, justru tidak mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
“Dalam konteks sistem presidensial tidak mengenal oposisi, yang ada hanya persekongkolan, bicara apa, siapa, dapat apa dan bagaimana,” ucap pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Pangi justru melihat kemungkinan Golkar dan PPP untuk membelot dari pemerintahan jauh lebih besar. Sebab, tak bisa dipungkiri alasan kedua parpol ini mendukung pemerintah adalah untuk mendapatkan SK pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

“Mereka mengunakan jurus terjepit dan berputar haluan sedikit, the power of kepepet karena hanya ingin dapat pengesahan Kemenkumham dulu. Setelah itu, bukan tidak mungkin di tengah jalan partai tersebut berbelok,” ujar dia. (***)

Most Popular

To Top