Hukum

Polemik Soal Penyadapan, KPK Ngotot, DPR Was-was

2016-01-27 19.11.44

Ayonews, Jakarta

Pembahasan revisi UU KPK antara Komisi anti rasuah dengan DPR lebih dominan membahas soal aturan penyadapan.

Di satu sisi, DPR merasa was-was dengan meminta KPK untuk membatasi penyadapan dengan cara meminta izin lebih dulu saat menemukan tindak pidana korupsi kepada pengadilan.

Di sisi lain, pihak KPK pun meminta agar masalah penyadapan diatur dalam aturan tersendiri.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, Komisi III DPR mempermasalahkan mengenai penyadapan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik saat menemukan adanya dugaan korupsi di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016) dan dihadiri oleh semua pimpinan KPK.

“Di berbagai negara penyadapan sudah diatur harus melalui izin pengadilan,” ujar Anggota Komisi III Adies Kadir saat RDP. Anggota Komisi III Ahmad Zacky Siradj.

Ia menanyakan apakah mungkin KPK bisa terlebih dahulu mengingatkan terduga pelaku korupsi sebelum melakukan penyadapan. Ini terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Mengingatkan beberapa kali kepada orang itu agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara. Diingatkan jangan lakukan itu, kalau anda terus melakukan itu maka akan terjadi penangkapan tangan,” ucap Ahmad Zacky.

Menurut Zacky, peringatan itu menjadi penting karena untuk menyelamatkan uang negara, dan kedua untuk menjaga harkat dan martabat orang itu, serta optimalisasi fungsi pencegahan.

Pimpinan Komisi III Benny K Harman menegaskan bahwa saat pembahasan ini muncul bukan berarti DPR tidak setuju dengan adanya proses penyadapan. DPR hanya ingin kewenangan besar KPK itu tidak disalahgunakan.

Benny juga meminta agar pimpinan DPR memperhatikan aturan dalam proses penyadapan di lembaga antirasuah itu. Ia meminta agar penyidik atau penyelidik yang memutuskan menyadap untuk selalu melapor kepada KPK.

“Penyadapan kita dukung, itu kewenangan luar biasa yang diberikan untuk KPK. Tanpa kewenangan, KPK akan lumpuh. Yang tidak kita dukung penggunaan kewenangan yang semena-mena. Apakah penyidik bisa otonom melakukan penyadapan?” tanya Benny.

Menurut Benny, penyadapan itu wajib hukumnya untuk minta persetujuan pimpinan KPK. “Penyadapan bisa atas inisiatif pimpinan dan atas inisiatif penyidik. Kalau dari penyidik wajib mendapatkan izin pimpinan KPK. Dan itu kolektif kolegial. Semua harus tanda tangan (penyadapan mendapat izin dari 5 pimpinan KPK),” tutup politisi Demokrat itu.

Menanggapi pernyataan dewan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan bahwa seharusnya penyadapan tidak dimasukkan dalam pembahasan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Melainkan dengan membuat UU baru khusus terkait penyadapan penegak hukum.

“Penyadapan di dunia itu ada 2 praktik yaitu penyadapan by regulation dan by court decision. Soal penyadapan, yang melakukan di Indonesia nggak cuma KPK. Ada pihak kepolisian dan jaksa juga. Maka itu seharusnya diatur dalam peraturan undang-undang yang khusus,” kata Laode.

Laode mencontohkan, seperti di Belanda, penyadapan terintegrasi. Bukan hanya KPK yang diatur, harusnya ada UU khusus karena bukan hanya KPK yang melakukan penyadapan.

“Kalau mau melakukan itu by regulation ada UU khusus,” tambah dia.

Pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan menjawab mengenai langkah ‘peringatan’ sebelum KPK melakukan penyadapan. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena penyadapan dilakukan bukan lagi pada tahap pencegahan.

“Penyadapan itu tidak masuk dalam pencegahan, tapi penyelidikan atau penyidikan. Sudah masuk ke penindakan tapi tertutup,” ungkap Basaria.

Dalam proses penyadapan hingga akhirnya bisa melakukan penangkapan, kata Basaria, itu tidak hanya satu kali saja. Ia juga menyebut bahwa untuk menyadap seseorang, KPK tidak semena-mena karena ada aturannya tersendiri. Atau ada tahap-tahap tertentu yang perlu dilakukan sebelum akhirnya penyadapan bisa dilakukan.

“Kita buat penyadapan tidak seenaknya. Ada dari aduan masyarakat, diteliti dulu, tidak langsung dilakukan. Kalau ada bukti permulaan itu baru dilakukan. Waktu saya belum masuk (jadi pimpinan KPK) saya pikir semena-mena. Tapi ternyata tidak semudah itu,” tutur Basaria.

Menurutnya, kewenangan penyadapan KPK memang berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang memerlukan izin dari pengadilan. Basaria pun meminta agar kewenangan ini tidak diubah dalam revisi UU KPK.

“Kita mau tidak perlu izin pengadilan karena korupsi sudah extra ordinary crime, maka penangananya juga harus ekstra. Kalau masalah SOP-nya kita bisa terbuka dan bicarakan bersama. Sehingga anak-anak di lapangan bisa mengikuti prosedur ini,” tukas jenderal polisi bintang dua tersebut.(***)

Most Popular

To Top