Ibukota

Nggak Ribet dan Tanpa Pungli, PTSP Seperti Bank-bank Nasional Melayani Nasabah

 

IMG-20160127-WA0001

Ayonews, Jakarta
Dulu, sebelum Jokowi-Ahok memimpin Provinsi DKI Jakarta, masyarakat umum yang ingin mengurus surat-surat atau perizinan di kantor gubernuran, sudah pusing duluan. Mulai dari ribetnya persyaratan yang harus dipenuhi, antrian panjang, sampai nego-nego duit pungli yang jumlahnya lumayan besar.
“Orang yang mau urus perizinan harus pintar-pintar loby ke dalem, maksudnya kenal sama orang dalam. Urusan baru lancar. Misalnya pengurusan Amdal atau perizinan pendirian bangunan, walaupun surat kita lengkap, tapi kalau nggak didukung sama orang dalam dan duit suap jangan harap, urusan lancar,” ungkap Ari Nofriyanto, warga Kodam, Campaka Putih, Jakarta Pusat.

Tapi kini, suasana tersebut berubah. Ari yang berprofesi sebagai notaris yang berurusan dengan kepentingan masyarakat tidak perlu lagi shock ketika harus mengurus surat-surat perizinan.

“Sekarang ka nada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Udah nggak seribet dulu lagi. Kalau dulu harus mondar-mandir ke semua instansi, sambil nyiapin amplop. Maklum tiap dinas uang punglinya berbeda. Tapi sekarang nggak ada tuh yang begituan (suap),” papar Ari.

Senada dengan Ari, Syarif yang berprofesi sebagai pengacara mengaku senang dengan langkah maju yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam melayani masyarakat.

“Begitu masuk geduang PTSP sudah kayak masuk bank-bank nasional. Pelayannya murah senyum, nggak ada lagi PNS dengan muka cemberut kalau nggak dikasih tips, ruangan nyaman, antrian juga nggak panjang,” paparnya.

Saat ini, kata Syarif yang berkantor di Condet, Jakarta Timur, orang tidak perlu takut lagi menghadapi ribetnya pengurusan surat-surat dan perizinan.

Memang, ini bermula dari sebuah pemikiran Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Oktober 2012 dilanjutkan oleh Basuki T. Purnama. Kedua pasangan ini ingin mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu, tidak berbelit dan menciptakan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan pemerintah,

Maka dibentuklah sebuah Badan yang melayani masyarakat pada bidang perizinan dan non perizinan. Badan ini bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP.

Secara administrasi PTSP menerima semua berkas yang diajukan masyarakat, serta menghapuskan pintu-pintu lain yang sebelumnya tersebar pada banyak instansi. Sehingga masyarakat cukup datang ke PTSP dan tidak perlu mondar-mandir ke instansi-instansi lain.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tujuan awal adanya penyelenggaraan PTSP
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BPTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh Kantor PTSP, Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan serta pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah :
1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh Kantor PTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan;
3. penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
4. penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
5. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serla dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
6. penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
7. penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
8. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
9. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
10. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
11. pelayanan, pemprosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP;
12. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan di Kantor PTSP serta pengaduan/keluhan atas pelayanan Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kantor PTSP;
13. pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan PTSP;
BPTSP diresmikan operasionalnya oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki T. Purnama pada tanggal 2 Januari 2015, mempunyai struktur organisasi yang tersebar dari tingkat Provinsi sampai dengan Kelurahan sebanyak 318 unit kerja (service point) yaitu :
1. Badan PTSP Provinsi, 1 unit yang berkedudukan di Kompleks Balaikota DKI Jakarta
2. Kantor PTSP Kota/Kabupaten, 6 unit yang berkedudukan di Kantor Walikota/Bupati
3. Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, 44 unit yang berkedudukan di Kantor Camat
4. Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan, 267 unit yang berkedudukan di Kantor Lurah
Service point Badan PTSP yang berlokasi di seluruh kantor pemerintahan, dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan dari lokasi PTSP terdekat. Dengan konsep PTSP sebagai “calo resmi” perizinan di DKI Jakarta, maka masyarakat tidak perlu lagi pusing mengurus perizinan tetapi cukup mendatangi lokasi PTSP terdekat. Dan menjadi kewajiban petugas PTSP untuk memproses perizinan dan non perizinan lebih lanjut.

Dalam perjalanannya, BPTSP sampai saat ini telah melakukan beberapa inovasi produk pelayanan diantaranya :
1. Telah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang penyelesaiannya hanya membutuhkan waktu 1 hari/One Day Service (ODS).
2. Melaksanakan pelayanan prioritas, dimana pelayanan ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
a. Paket pelayanan inovasi, dimana dalam paket pelayanan ini, BPTSP hanya membutuhkan waktu 122 hari kerja untuk menyelesaikan semua izin/non izin, mulai dari izin prinsip, SP3L, KRK, SIPPT, RTLB, IMB, Izin lingkungan, UUG, SLF serta izin usaha.
b. Pelayanan Drive-thru, dimana dalam pelayanan ini, BPTSP hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan izin & Non Izin. Jenis layanan Drive-thru terdiri dari RPTKA, izin penelitian, legalisir, IUJK dan UGB.(***)

Most Popular

To Top