Business

Pemerintah Yakinkan Masyarakat, Kereta Cepat Murni Bisnis Tanpa Gunakan APBN

2016-01-26 19.43.13

Ayonews, Jakarta

Pemerintah meyakinkan berbagai pihak bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dibiayai tanpa dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek senilai US$ 5,5 miliar atau setara hampir Rp 77 triliun murni ditanggung oleh anggota konsorsium dan pinjaman.

Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan menegaskan, Investasi pengembangan kereta cepat sepanjang 142 kilometer (km) tanpa dukungan APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mengaku sanggup membangun mega proyek tersebut.

Kesanggupan itu, kata Jonan, disampaikan oleh BUMN di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas di Istana Negara, sebelum groundbreaking kereta cepat.

“Kan ini tidak menggunakan APBN. 4 BUMN ditanya Presiden (Joko Widodo) di rapat kabinet terbatas, ada saya juga, BUMN menyatakan ini sanggup (membangun kereta cepat tanpa dana APBN), oke mereka. Kami anggap ini bisnis tanpa menggunakan APBN, dioperasikan secara komersial. Kalau mereka (BUMN) sanggup jalan saja,” kata Jonan usai rapat kerja dengan Komisi V di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Empat BUMN Indonesia yang terlibat dalam konsorsium pengembangan kereta cepat ialah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PTPN VIII. Untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan, BUMN RI menggandeng BUMN asal China.

Jonan menegaskan, pemerintah sama sekali tidak akan andil bahkan membantu bila proyek kereta cepat berhenti di tengah jalan.

Kegagalan tersebut, lanjut Jonan, murni sebagai risiko bisnis yang harus ditanggung anggota konsorsium.

“Harusnya anda tanya, kalau nanti (BUMN) tidak sanggup (menanggung kerugian kalau proyek kereta cepat gagal) bagaimana? Ya itu resiko badan usaha. Itu anda harus tanyakan kepada Menteri BUMN,” tegasnya.(***)

Most Popular

To Top