Ibukota

Di Persidangan Terdakwa Alex Usman, Ahok Nanya ke Lulung; ‘Ini apa, anggaran nenek lo?’

324590_620

Ayonews, Jakarta
Dalam sidang kasus penyalahgunaan pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan 2014 dengan terdakwa Alex Usman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan dipertemukan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung untuk bersaksi.
Basuki yang akrab disapa Ahok ini mengaku senang bias bertemu dengan Haji Lulung.

“Bagus dong. Lulung kan mau meringankan (terdakwa), saya mau memberatkan (terdakwa). Seru kan,” kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (22/1/2016).

dalam persidangan tersebut Basuki bertekad akan membuktikan semua laporannya di pengadilan. Dia akan membongkar penyalahgunaan anggaran tersebut.

Bahkan, Basuki mengatakan, DPRD pernah mengusulkan memasukkan anggaran siluman.

“Saya malah tulis di usulan DPRD, ‘Ini apa, anggaran nenek lo?’. Gue tulis begitu semua, makanya saya bisa buktikan bahwa betul-betul ada APBD siluman,” kata Basuki.

Adanya anggaran siluman itu yang membuatnya bersikeras menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

Basuki mengaku mengetahui adanya anggaran siluman melalui sistem e-budgeting. Setelah itu, ia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersama DPRD DKI membahas anggaran melalui sistem e-budgeting.

“Begitu saya paksa pakai e-budgeting, udah enggak bisa diutak-atik lagi. Mereka (DPRD) menuduh (APBD) saya yang palsu. Kan terbukti yang siluman siapa sekarang, enggak tahu malu saja mereka,” kata Basuki.

Dalam kasus pengadaan UPS pada APBD-P 2014, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka di antaranya dari pihak eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Dua tersangka lainnya dari pihak DPRD, yaitu Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura. Keduanya diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014.(***)

Most Popular

To Top