Hukum

Bisa Dipantau 24 Jam, Kombatan Eks ISIS Diikat Gelang Elektronik

sutiyoso

Ayonews, Jakarta
Tragedi aksi terorisme 11 Januari 2016 kemarin bukan karena Badan Intelijen Negara (BIN) kecolongan. Sinyal akan adanya serangan teroris sudah terendus BIN sejak bulan November 2015.

Sayangnya kewenangan BIN terbatas. BIN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan.

“Karena itu, jika ingin penanganan terorisme lebih aman, perlu adanya perbaikan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme. BIN perlu diberi kewenangan lebih untuk menangkap dan menahan terduga teroris, dalam pelaksanaannya tetap menyeimbangkan antara HAM, kebebasan, dan kondisi keamanan nasional,” papar Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, lanjut Sutiyoso, disebutkan bahwa BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran.

“Namun dalam pasal 34, BIN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan,” terang pria yang akrab disapa Bang Yos ini.

“Terkait masalah penanganan terorime di Indonesia, BIN sudah melaksanakan sesuai kewenangan yang dimiliki. BIN telah melakukan tindakan sesuai kewenangan warning dan indikasi-indikasi tanpa mengabaikan pasal 34 UU No. 17 Tahun 2011, BIN telah memberikan sinyal-sinyal tentang adanya potensi serangan teroris sejak November 2015,” ungkap Sutiyoso.

Menurut Sutiyoso, indikasi tersebut terkait seratusan kombatan ISIS yang kembali ke Indonesia, saat menjelang Natal dan Tahun Baru.

“BIN sudah menghimbau melalui Kominda dan Kominpus bahwa kemungkinan akan ada serangan teroris pada 9 Januari 2016, ternyata aksi teroris dilakukan pada 14 Januari 2014″, tegas Sutiyoso.

Sutiyoso menambahkan bahwa serangan teroris tidak mengenal ruang, waktu, dan sasaran, sehingga sulit untuk mendeteksinya. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara lain seperti AS, Perancis, Thailand, dan Turki.

Terkait aksi teror di Jakarta, menurut Sutiyoso, tindakan penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan patut diapresiasi, karena kurang dari 4 jam situasi di Jakarta sudah dapat dikatakan kondusif, dibandingkan dengan negara lain yang membutuhkan waktu berhari-hari.

Sutiyoso menegaskan bahwa penanganan terorisme di Indonesia tergolong sangat menghormati HAM dan kebebasan, dengan mengedepankan proses hukum.

“Di negara-negara seperti AS, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya, ketika keamanan nasional terancam oleh terorisme, mereka dapat mengedepankan proses intelijen. Lembaga intelijen diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan,” terangnya.

Bahkan, lanjut Sutiyoso, Malaysia sudah lebih dulu mengubah undang-undang terorisme karena mereka dianggap membahayakan.

“Anda ingin tahu? Mereka dikasih gelang elektronik, sehingga 24 jam dipantau oleh intelijen,” tandasnya.(Ton)

Most Popular

To Top