Ekonomi

Awas, Ada Kepentingan Taipan di Balik Rencana Pembangunan Kereta Cepat

162034_565852_IMG_0829

Ayonews, Jakarta

Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak diperlukan. Selain karena jaraknya pendek, sarana transportasi antardua wilayah itu sudah tidak bermasalah.

Demikian diungkapkan anggota DPD Dapil DKI Jakarta, AM Fatwa dalam Dialog Kenegaraan bertema “Menjawab Hak Bertanya DPD RI tentang Urgensi Perpres KA Cepat Jakarta-Bandung? di gedung DPD, Senayan, Jakata, Rabu (3/11).

Karena itu, AM Fatwa akan mengajukan pertanyaan kepada Presiden Jokowi terkait rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. “”Dalam waktu dekat ini kita akan mengajukan pertanyaan ke Presiden,” kata Fatwa.

Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia, Militia Kusumah dan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Nasih, menilai wajar jika proyek itu dipertanyakan mengingat akses transportasi Jakarta-Bandung sejauh ini sudah memadai.

“Ada akses jalan tol, ada pesawat, bahkan ada juga kereta api. Bahkan masyarakat kita (Jakarta) banyak yang ke Bandung dengan kendaraan pribadi,” urainya.

Dengan berbagai kemudahan itu, politisi gaek Partai Amanat Nasional itu balik mempertanyakan urgensi kereta api cepat tersebut.

“Kalau Jakarta-Surabaya masih sedikit masuk akal. Tapi Jakarta-Bandung apakah begitu penting,” tanyanya lagi.

Menurutnya di era SBY, rencana pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung pernah muncul namun ditolak Dirut PT KAI, Ignasius Yonan yang kini menjabat menteri perhubungan.

Sepengetahuannya, Presiden Jokowi saja tidak setuju dengan rencana itu. Termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Karena itu AM Fatwa merasa perlu mengajukan hak bertanya kepada presiden.

“Sebenarnya apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan Taipan. Tapi siapa taipannya?” tanya Fatwa.

Belajar dari pengalaman Orde Lama, diketahuinya ada poros Jakarta-Beijing. Hal yang sama terjadi di era pemerintahan Jokowi saat ini.(Lq)

Most Popular

To Top