Ibukota

Usulan Ahok ke Jokowi untuk Dongkrak Peringkat Kemudahan Bisnis

DND_7497_1

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan 6 usulan agar kemudahan berbisnis di Indonesia dapat terwujud. Sekarang Indonesia di peringkat 109 dari 189 negara dan tahun depan ditargetkan bisa berada di peringkat 40.

Usulan pertama adalah terkait dengan deregulasi pertanahan. Ini meliputi database pertanahan yang bisa diakses melalui sistem online dan penempatan staf BPN di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) prioritas.

Kedua, deregulasi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kita juga minta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mewajibkan Amdal itu juga tidak perlu untuk di DKI, kecuali untuk reklamasi pulau,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Ketiga, perlu ada regulasi virtual office, serta diperlukannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) khusus untuk usaha yang berkantor di virtual office.

“Kita juga mengajukan kepastian tentang regulasi virtual office, karena untuk start up yang disurvei kan UMKM, salah satu UMKM ini adalah virtual office sebetulnya. Itu juga kita minta ada kejelasan, apakah tetap harus menunggu Permendag (Peraturan menteri Perdagangan), atau langsung kami bisa mengeluarkan,” kata pria yang beken dipanggil Ahok itu.

Keempat, menggabungkan formulir dan penyamaan lokasi pengurusan sehingga warga bisa mengurus SIUP atau izin usaha lainnya secara simultan dengan BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.

“Kita bisa menawarkan 318 kantor kami untuk pelayanan. Jadi istilahnya DKI menawarkan untuk menjadi ‘calo’ yang baik hati kepada seluruh K/L dalam mengajukan banyak izin, jadi semua satu pintu saja,” tegas Ahok.

Kelima, penggabungan formulir dan penyaman lokasi pengurusan sehingga warga bisa mengurus IMB bersamaan dengan penyambungan aliran listrik dan air.

“PLN, PAM, IMB sebaiknya sekalian saja izinnya. Kami juga minta seperti itu, termasuk regulasi izin-izin aplikasi, kita juga harus jelas dari Kemendag, karena sekarang mengarah ke aplikasi, ke IT sebetulnya,” ujarnya.

Keenam, perlunya ada kajian dan penyusunan regulasi tentang izin perusahaan berbasis aplikasi. Misalnya GoJek, Grab dan lainnya.

Ahok menilai untuk keenam usulan tersebut membutuhkan peran pemerintah pusat.

“Jadi kami mengajukan ada 6 topik yang harus dibantu oleh pusat,” pungkasnya.

Most Popular

To Top